Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Minggu (9/3), melempar wacana pembiayaan partai politik dari uang rakyat sebesar Rp 1 triliun. Wacana itu perlu digulirkan dan didukung para pecinta demokrasi, karena selama ini dana APBN yang dialokasikan untuk parpol jauh dari memadai.
Dengan dana sebesar itu, diharapkan parpol dapat bekerja lebih optimal dalam memproduksi pemimpin nasional masa depan. ""Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis," kata politisi PDIP itu seperti dikutip KOMPAScom.
Politisi mana yang tidak suka dengan usulan tersebut. Pastinya, semua orang yang mengabdi, bekerja, sampai yang mencari nafkah di partai, termasuk hampir 20 ribu anggota legislatif yang sedang menjabat di tingkat nasional sampai kabupaten, akan setuju dengan usulan menggiurkan tersebut.
Siapa yang bisa menolak kucuran uang seribu miliar rupiah?
Kalau usulan itu terwujud, jumlahnya akan sangat besar, khususnya jika dibandingkan dengan alokasi dana desa yang hanya maksimal Rp 270 juta per desa. Dana untuk pembangunan dan pemberdayaan desa akan dicairkan mulai April nanti untuk membiayai infrastruktur, irigasi dan operasional badan usaha pedesaan (BUMDes).
Sebagai warga pembayar pajak yang ikut membiayai APBN, maukah Anda memberikan uang satu triliun untuk setiap parpol yang sampai saat ini memproduksi banyak koruptor di lembaga legislatif maupun eksekutif?
