Ribut-ribut soal status Guru Honorer yang tidak juga jadi PNS. Protes (isu) itu terus. Rasanya: seperti jadi opini rutinitas setiap saat. Setiap era --siapa-- Mendikbud. Kecaman, dari organisasi profesi Guru. Dari pegiat pendidkan. Dari praktisi. Dari politisi. Dari mana-mana saja. Yang penting menyuarakan perubahan status Guru Honorer. Dalihnya supaya punya kejelasan masa depan dan hidup lebih layak. Macam-macam argumentasi.
Sebenarnya tidak ada korelasinya kalau tuntutan, protes, kecaman, pengangkatan status Guru Honorer jadi PNS dibidik ke Kemendikbud. Pahamilah; yang mengajukan kebutuhan Guru Honorer itu masing-masing sekolah ke pemerintah daerah. Atau pemerintah daerah yang menetapkan terbukanya peluang karir jadi Guru Honorer.
Begitu pun, pemerintah daerah yang memahami, mengetahui, serta memutuskan tentang perlu atau tidaknya pengangkatan Guru Honorer jadi PNS. Pemerintah daerah punya hitungan sendiri. Seperti jumlah Guru status PNS apakah masih cukup. Lalu bagaimana penggajiannya kalau dibuka lagi pengangkatan Guru Honorer jadi PNS, apakah anggaran pemerintah daerah ada alokasinya.
Intinya: kewenangan ada di pemeritah daerah mengenai status pengangkatan Guru Honorer jadi PNS. Sedangkan di Kemendikbud --khususnya di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan-- sifatnya koordinasi dan pendataan saja.
Namun aneh; opini yang dikumandangkan sasarannya selalu ke Kemendikbud. Seolah jadi tanggung jawab besar Kemendikbud bila banyak Guru Honorer belum juga berstatus PNS. Apalagi yang sudah mengajar belasan atau puluhan tahun
Pemahamannya perlu diluruskan. Jangan asal protes dan marah-marah saja, tapi tidak mengerti alur aturannya. Alih-alih, nanti cuma dimanfaatkan kepentingan untuk keutungan oknum tertentu saja.*
