Deli Serdang -Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) atas dukungan dari Asian Community Trust (ACT) Jepang telah melakukan berbagai langkah pertemuan dalam menginisiasi implementasi pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA) di Sumatera Utara. Yayasan PKPA sendiri telah berhasil menjalankan kegiatan tersebut dengan melahirkan pengaturan standart dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan pembentukan Gugus Tugas Diversi di Kota Medan.
Langkah yang sama terus dikembangkan Yayasan PKPA dengan melakukan inisiasi mendorong adanya pengaturan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan pembentukan Gugus Tugas Diversi di Kabupaten Deli Serdang (31/05/2016). Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan Focus Group Discussion(FGD) di ruang aula kantor Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan (PP).
Kegiatan FGD dihadiri 15 orang peserta, terdiri dari penegak hukum, stakeholder pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Selain kehadiran peserta dari Kabupaten Deli Serdang, kegiatan FGD juga menghadirkan Tim Forum Diversi dan Restoratif Justice dari kota Medan guna mendorong Kepala Badan KB dan PP Kabupaten Deli Serdang mempercepat inisiasi pembentukan Tim Gugus Tugas Diversi Kabupaten Deli Serdang.
Perwakilan dari Badan KB dan PP, Yunita menyambut baik kerjasama ini mengingat banyaknya kasus-kasus ABH terjadi di Kabupaten Deli Serdang dan masih banyak ditemukan hambatan serta tantangan. Yunita menambahkan harapannya, dengan adanya gugus tugas akan memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif justice dalam penanganan ABH.
Sebagai upaya untuk memperkuat pembentukan gugus tugas Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif justice akan dilakukan audiensi ke Badan Hukum Setda Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Kabupaten Deli Serdang. Harapan dan sikap optimis dalam implementasi pelaksanaan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. ( Azmiati Zuliah, koordinator PUSPA-PKPA).
