[caption caption="Tim gugus tugas diversi kota Medan lakukan foto bersama dengan perwakilan pemerintah daerah Aceh dan Papua. (Foto_Indok PKPA)"]
[/caption]Medan - Pentingnya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik sebagai korban, saksi maupun pelaku harus terus dimaksimalkan. Anak-anak sebaiknya harus “dijauhkan” dari proses hukum, apalagi sampai pada pemenjaraan. Atas dasar pentingnya melakukan perlindungan terhadap anak-anak, Forum Staf Ahli Papua dan Komite Perempuan Aceh Bangkit melakukan studi banding ke Gugus Tugas Diversi kota Medan (17/03).
Kegiatan studi banding dengan kemasan diskusi dan dialog tersebut dilakukan di aula kantor Walikota Medan, dan menghadirkan tim Gugus Tugas Diversi kota Medan. Azmiati Zuliah, SH, MH dari Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menjelaskan bahwa keberadaan forum tersebut untuk mendorong penanganan ABH dengan penyelesaiaan perkara dari proses peradilan pidana menjadi diluar peradilan pidana.
“Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua, korban dan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, pemuka adat dan atau pemuka agama dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan restoratif”, ucapnya Azmiati dalam paparannya.
Nurul Akmal, S.E, M. M selaku Ketua Komite Perempuan Aceh Bangkit (KPAB) menambahkan kekhawatirannya terhadap tingginya pemanfaatan anak sebagai kurir narkotika dan obat berbahaya serta perdagangan manusia yang korbannya didominasi oleh anak. Beliau berharap dengan adanya forum diversi, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan anak dapat diselesaikan tanpa menyulitkan dan merugikan anak yang terlibat. (Indok_PKPA)
