“Tidaklah penting memprediksi masa depan, namun sangat penting bersiap menghadapi dan menjalani masa depan” - (Pericles 495-429 B.C., Panglima perang yang hebat, ahli seni, disebut ”warga negara pertama dan utama” Negara Demokrasi Athena)
Satu hal yang pasti akan dihadapi oleh organisasi modern adalah ketidakpastian. Bencana alam, dinamika politik, gejolak keuangan, inovasi teknologi, perubahan sosial, perilaku bisnis, dan bisnis nasional dan global yang selalu berubah adalah beberapa contoh ketidakpastian. Cara kita mengelola organisasi akan memengaruhi lingkungan sekitar kita dan keadaan di sekitar kita memengaruhi cara kita beroperasi dan menjalankan misi.
Selain itu, Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dan merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Dengan rata-rata tahunan sekitar 20% dari bencana dunia, risiko, dan kerentanan terhadap bencana (sebagai salah satu ketidakpastian yang berimplikasi besar) relatif tinggi.
Sayangnya, selama ini belum banyak pemerintah daerah yang memahami betapa pentingnya resilience bagi pemerintah daerah. Seolah resilience hanya untuk sektor swasta karena pemerintah termasuk pemerintah daerah dipandang sudah dijamin akan terus bertahan.
Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pengurangan risiko bencana dan pembangunan resiliensi/ketahanan. Bahkan, pemerintah daerah sering kali berada di garis depan respons dan pemulihan.
Ketidakpastian yang contohnya dijelaskan di atas ini menyebabkan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih tidak stabil, lebih kompleks, dan lebih ambigu bagi pembuatan perencanaan strategis pemerintah daerah untuk mencapai tujuan akhir. Ketidakpastian akan memengaruhi setiap organisasi dan juga menjadi alasan mengapa pemerintah daerah sebagai organisasi harus gesit (agile), kuat (solid), dan tangguh (resilience) agar dapat bertahan dan berjaya.
Menghadapi situasi global yang sangat dinamis, mengharuskan kita selalu sigap dalam mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Salah satu faktor pengubah penting adalah pandemi Covid-19 yang mendisrupsi perekonomian, kehidupan sosial, cara berproduksi dan mengonsumsi, mempercepat perkembangan dan adopsi teknologi, dan yang paling utama: mengubah pola perilaku manusia dan masyarakat.
Perubahan-perubahan seperti itu dapat berdampak signifikan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus selalu memberikan pelayanan terbaik bagi semua pemangku kepentingan, agar pemangku kepentingan dapat bersama berkembang dan mengembangkan daerah (provinsi, kota, dan kabupaten).
Untuk menjaga agar pemerintah daerah tetap resilien dan berjaya secara berkesinambungan, pemerintah daerah harus agile dan adaptif menyikapi perubahan, melakukan transformasi operasional, serta mengembangkan kapabilitas dan kompetensi dinamis sesuai dengan kebutuhan.
Ketika pandemi COVID-19 terjadi, semua pihak menghadapi tekanan hebat yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Semua rencana dan operasi terganggu. Pertanyaan penting yang harus diajukan setiap organisasi, termasuk pemerintah daerah di Indonesia, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, seberapa resilien organisasi kita bila terjadi krisis atau shock karena berbagai sebab pada masa depan?