Kita semua pasti pernah merasakan kondisi angkutan transportasi umum yang buruk. Bukan hanya soal supirnya yang ugal-ugalan, tapi juga kelayakan kendaraan itu sendiri.
Misal, lampu sen (sign) tidak menyala, ada juga hanya sebelah yang berfungsi. Lampu sorot utamanya redup, kalau masalah ini kadang diakali para supir atau pemilik angkutan umum ini dengan memasang lampu alternatif, terang atau tidak, entahlah.
Namun bagaimana kalau masalahnya ada pada rem kendaraan. Ngeri? Apalagi kalau speedo meter (indikator kecepatan) juga tidak berfungsi. Supir tidak berhitung lagi soal laju kendaraannya dan daya cengkram remnya.
Kalau sudah begitu, jawaban mereka hanya satu...'instinc'. Biar punya jam terbang tinggi dalam hal mengemudi, namun faktor keamanan harus tetap dijaga. Keselamatan penumpang mesti prioritas. Lalu, kenapa banyak kendaraan tak layak tetap beroperasi?
Kalau boleh saya terka-terka jawaban para supir atau pemilik angkutan umum ini adalah 'malas uji KIR'. Hitungan mereka servis rutin (kalau benar dijalankan) dan ganti oli. Kenapa malas uji KIR? Kalau ribet sih, relatif. Tapi prosesnya itu. Lama.
Kalau kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andriansyah, proses pengujian berkala kendaraan bisa memakan waktu paling cepat 15 hari, dan normalnya sekitar 30 hari. Jelas saja, mereka malas uji KIR. Kalau satu bulan tidak 'narik' angkutannya, ya susah.
Tapi, sekarang masalah tersebut rasanya sudah bukan lagi momok bagi para operator kendaraan umum atau pemilik angkutan pribadi. Mengapa demikian? Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sudah menggagas solusinya.
Kalau meninjau Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Darat, pihak swasta diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan dan angkutan umum.
Sayang, sejak disahkannya peraturan tersebut, sudah 7 tahun lamanya, belum juga ada implementasi secara riil. Tapi di tangan Menhub Budi Karya akhirnya UU tersebut bisa dijalankan secara optimal.
Pada Selasa (14/2) pagi, Menhub menggandeng PT Hibaindo Armada Motor untuk melakukan uji coba KIR. Masa uji cobanya 3 bulan, baru setelah itu dievaluasi dan diberikan sertifikasi dari pemerintah.
Ke depannya, pihak swasta lain yang bergerak dalam bisnis angkutan publik, tentu akan turut serta mengambil lahan ini. Jadi, kalau mau Uji KIR selain di dinas perhubungan, kini bisa juga di perusahaan swasta, tapi awal-awal di Hiba dulu, sebagai 'pilot project'.