Pada bulan Oktober 2024, terjadi sebuah insiden yang menggemparkan dunia internasional, yaitu serangan oleh militer Israel terhadap markas pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Dalam serangan tersebut, dua prajurit TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) menjadi korban luka-luka. Peristiwa ini terjadi dalam konteks konflik yang berkepanjangan antara Israel dan kelompok militan Hizbullah di Lebanon Selatan. Kontak tembak antara kedua belah pihak memicu serangan Israel yang meluas, salah satunya mengenai markas UNIFIL di mana para prajurit Indonesia bertugas. Penembakan terhadap dua prajurit TNI yang sedang menjalankan misi perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kemanusiaan. Pasukan penjaga perdamaian PBB memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas di berbagai wilayah konflik. Mereka bekerja di bawah perlindungan hukum internasional yang menjamin keamanan dan keselamatan mereka.
Namun, serangan yang dialami oleh para prajurit TNI ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Peristiwa ini telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah Indonesia. Indonesia telah menyampaikan protes keras kepada pemerintah Israel dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan tersebut. Selain itu, Indonesia juga meminta dukungan dari komunitas internasional untuk bersama-sama mendesak agar pelaku bertanggung jawab.
Peristiwa ini juga mengigatkan bahwa pentingnya penegakan hukum internasional. Ketika sebuah negara melanggar hukum internasional, maka legitimasi tindakan militernya menjadi dipertanyakan. Selain itu, pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dapat memicu tuntutan hukum di tingkat internasional. Oleh karena itu, kasus serangan terhadap prajurit Indonesia ini harus menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional, dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.
Insiden ini menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang perlunya menegakkan hukum internasional, terutama hukum humaniter internasional. Hukum ini bertujuan untuk melindungi warga sipil, pasukan bersenjata, dan pasukan penjaga perdamaian dalam situasi konflik. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum ini dan harus mendapat perhatian serius dari seluruh dunia.
Serangan terhadap prajurit PBB yang berasal dari Indonesia. Yang dimana tindakan tersebut sangat disesalkan dan melanggar hukum humaniter internasional. Pasukan penjaga perdamaian PBB, termasuk di dalamnya kontingen Indonesia, memiliki status perlindungan khusus berdasarkan hukum humaniter internasional. Mereka hadir di suatu wilayah konflik dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan, serta memberikan bantuan kemanusiaan. Serangan terhadap mereka bukan hanya tindakan kekerasan semata, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap upaya global untuk mencapai perdamaian. Tindakan penembakan yang dilakukan Israel terhadap pasukan Indonesia saat bertugas di PBB merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Hukum humaniter ini mengatur perilaku selama konflik bersenjata, termasuk perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang, dan personel kemanusiaan. Serangan terhadap personel PBB yang sedang menjalankan tugasnya jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Konsekuensi dari serangan ini sangat luas. Selain menimbulkan 2 korban luka-luka dari pasukan Indonesia, serangan ini juga dapat merusak kredibilitas PBB sebagai organisasi penjaga perdamaian dunia. Hal ini dapat menghambat upaya PBB dalam menyelesaikan konflik bersenjata dan mendorong terciptanya perdamaian. Selain itu, serangan ini juga dapat memicu eskalasi konflik di wilayah tersebut dan mengancam keamanan internasional. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini juga mengundang pertanyaan tentang peran PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Apakah PBB memiliki mekanisme yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional? Bagaimana PBB dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasukan penjaga perdamaian? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara mendalam, agar PBB dapat menjalankan mandatnya dengan lebih efektif.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk merespons peristiwa ini. Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan protes keras kepada pemerintah Israel dan mendesak mereka untuk melakukan investigasi yang transparan dan independen terhadap peristiwa ini. Selain itu, Indonesia juga perlu bekerja sama dengan negara-negara anggota PBB lainnya untuk mendorong Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan. Pasukan penjaga perdamaian PBB, termasuk di dalamnya kontingen Indonesia, memiliki mandat yang jelas dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Mereka beroperasi di bawah perlindungan hukum internasional, yang memberikan mereka status khusus sebagai pihak netral. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi, karena dapat menghambat upaya-upaya perdamaian dan memicu eskalasi konflik.
Mentri Luar Negri yang bertugas saat itu,Retno Marsudi menyampaikan bahwa beliau juga mengecam Tindakan pelanggaran Humaniter yang dilakukan Tentara Israel. Karna pasukan yang berada di Lebanon itu atas mandat dari PBB dan mereka secara otomatis mendapat perlindungan hukum yang sah jika ada penyerangan secara tiba-tiba seperti yang dilakukan tentara israel. Insiden ini juga membuat beberapa orang penting ikut mengomentari, seperti Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo, dan Joe Biden Presiden Amerika Serikat yang juga mengecam keras tentara Israel agar tidak menjadikan Pasukan PBB sebagai sasarannya. Kemudian juga ada jurnalis menyebutkan bahwa "pasukan UNFILL memiliki attribute pakaian yang mudah dikenali,pasukan UNFILL juga selalu mengenakan helm biru,jadi tak mugkin Israel tidak tahu apa yang mereka tembak. Ini sangat mengkhawatirkan bagi PBB" ucap dari jurnalis Al Jazeera di Lebanon,yaitu Imran Khan
Serangan Israel terhadap prajurit Indonesia yang bertugas sebagai penjaga perdamaian PBB di Lebanon adalah tindakan yang sangat tidak dapat diterima. Tindakan ini jelas-jelas melanggar hukum internasional dan hukum humaniter. Serangan terhadap personel PBB yang sedang menjalankan tugas perdamaian adalah kejahatan serius. Tindakan kekerasan ini tidak hanya membahayakan nyawa para prajurit, tetapi juga menghambat upaya perdamaian di kawasan tersebut. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini tidak hanya merugikan Indonesia, namun juga merusak kredibilitas PBB sebagai lembaga yang menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, komunitas internasional harus bersatu mengecam keras tindakan Israel ini dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas. Sanksi internasional yang komprehensif perlu diterapkan untuk memberikan efek jera dan memaksa Israel menghormati hukum internasional.
Selain itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota PBB lainnya dalam upaya mencapai perdamaian di Timur Tengah. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi dunia internasional tentang pentingnya menghormati hukum internasional dan melindungi mereka yang bertugas menjaga perdamaian. Masyarakat internasional harus bersatu untuk mengecam tindakan kekerasan ini dan mendesak Israel untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi Indonesia tentang pentingnya terus berkontribusi dalam misi perdamaian PBB, meskipun menghadapi risiko. Insiden ini menjadi tamparan keras bagi komitmen dunia dalam menjaga perdamaian.