Ketika ramai tentang anjloknya IHSG vs pengumuman PSBB Total ala Pak Anies dan respon Pak Airlangga, saya jadi teringat catatan lama saya mengenai "IHSG dan Kebijakan Ekonomi."
Draft tulisan ini sudah ada di komputer sejak tahun 2010, untuk menanggapi sebuah judul berita: "IHSG Anjlok, 3 Jam Sekali Dimonitor" (http://economy.okezone.com, 26 Mei 2010), dimana Menkeu menyatakan "Setiap tiga jam kita monitor IHSG".
Dalam tulisan sebelumnya juga pernah saya singgung, misalnya dalam "Menyikapi Pudarnya Jokowi Effect" (Okt 2015), dimana saya berpendapat : "Jelas lah indikator finansial dan ekonomi riil seperti pertumbuhan ekonomi tahunan tidak dapat digunakan mengukur Jokowi Effect maupun kinerja pemerintah. Dinamika indikator-indikator ekonomi tersebut juga diluar kontrol pemerintah. Lagipula, indikator finansial populer seperti IHSG tidak menjadi indikator kebijakan atau target kebijakan ekonomi pemerintah."
Kebetulan reporter tagar.id meminta saya mengomentari hal itu, jadi lah liputan dengan judul "Pengamat: Berlebihan Kaitkan Anjloknya IHSG dengan PSBB (tagar.id, 13 September 2020), saya menyatakan:
"Maka ketika menteri dan anggota DPR bicara terlalu berlebihan tentang pergerakan indikator IHSG, apalagi dalam jangka pendek, semata-mata mereka tidak mengerti tugas mereka dan mereka tidak mengerti perumusan kebijakan ekonomi," ucapnya.
"Menteri dan anggota DPR yang membahas pergerakan IHSG jangka pendek dengan mengait-kaitkan PSBB hanya buang-buang waktu dan tidak berguna bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Saya sendiri lebih melihat masalah sebenarnya: kenaikan jumlah infeksi harian corona yg terutama dikarenakan masyarakat memang tidak perduli dengan risiko kesehatannya (tidak mematuhi protokol kesehatan) atau karena tidak mengerti (karena rendahnya pendidikan). Pernyataan Pak Anies dan debatnya hanya bumbu pelengkap yang meramaikan.
Dari berbagai catatan dan komentar tersebut, akhirnya saya finalisasi dan dimuat di kolom opini Bisnis Indonesia, dengan judul "Tarik Ulur Sentimen IHSG atas PSBB dan Kebijakan Ekonomi" (23 September 2020), dengan kesimpulan:
"Paparan diatas menunjukkan bahwa indikator IHSG tidak relevan digunakan dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional, baik secara formal tata kelola kebijakan, empiris, dan juga teoritis. Karena itu, pejabat negara dan anggota DPR tidak perlu berdebat tentang IHSG dan lebih baik menggunakan energinya untuk berusaha mengatasi penyebaran wabah Covid-19 dan dampaknya."
Di zaman dimana setiap HP memiliki software note sederhana yang terhubung ke cloud/drive google, maka menulis seharusnya jadi lebih mudah dan santai. Cuma masalahnya menata tulisan ini menjadi lebih menarik dibaca memang tetap perlu waktu khusus dan ketelitian lebih.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H