Ide menonaktifkan Kapolri Listyo Sigit ini muncul saat rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK, Senin (22/8). Ide ini muncul dari anggota DPR, Benny K Harman saat mencecar penjelasan Prof. Mahfud MD, Ketua Kompolnas sekaligus Menkopolhukam terkait kasus kematian Brigadir J.
"Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos, Pak Mahfud, dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi, ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh Polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ucap Benny K Harman.
Percakapan selengkapnya bisa dilihat pada rekaman jalannya rapat yang sudah beredar cukup luas di berbagai channel Youtube media tanah air.
Ide ini bisa jadi muncul secara spontan tanpa ada tendensi macam-macam. Polri menjadi institusi yang mendapat banyak sorotan masyarakat pasca kematian Brigadir J yang menyeret Kadiv Propram, seorang jenderal bintang dua menjadi tersangka.
Publik tercengang dengan perkembangan kasus yang pada akhirnya menyeret banyak oknum polisi lainnya. Biasanya saat ada organisasi atau institusi yang tidak beres kinerjanya, ide spontan kita adalah mengganti pucuk pimpinannya. Mungkin ini juga yang muncul di benak Benny K Harman.
Di sisi lain bisa jadi ada tendensi politik di balik lontaran ide tersebut. Ini juga bisa masuk akal. Kita ketahui bersama DPR adalah lembaga yang erat hubungannya dengan konstelasi politik tanah air. Walaupun anggota DPR adalah representasi rakyat, orang-orang yang duduk di dalamnya juga adalah utusan dari partai politik.
Tapi yang manapun latar belakang ide tersebut, jika benar-benar dieksekusi akan membawa dampak yang sangat besar. Dampaknya bukan saja untuk institusi Polri sendiri, tapi juga untuk stabilitas politik tanah air.
Jika ditimbang-timbang kembali sebenarnya ada sejumlah alasan mengapa ide ini kurang tepat dijalankan saat ini. Alasan-alasan tersebut bisa dirangkum pada 3 hal berikut:
Jalannya Pengungkapan Kasus Sudah On The Track
Walaupun tertatih-tatih, progress pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J ini sebenarnya berjalan baik. Tanpa kiat yang jitu, tidak mudah menyeret jenderal bintang dua seperti FS yang punya jabatan stategis sebagai tersangka. Selain punya jabatan dan sumber daya, dia juga punya banyak kaki tangan di dalam institusi.
Lihat saja, gara-gara kasus ini puluhan polisi (dari berbagai kesatuan dan pangkat) mesti diciduk karena pelanggaran etik, beberapa pelanggaran malah sampai masuk ke ranah pidana. Strategi bedol desa yang ditempuh Kapolri Listyo Sigit kemudian terbukti berhasil mendorong proses pengungkapan kasus berjalan lebih mulus.