Jika sampai kemarin informasi mengenai teror di Paris masih banyak menghiasi halaman-halaman depan portal berita online, pagi ini ketua DPR kita berhasil merebut tempat "terhormat" itu. Sayangnya bukan karena prestasi yang gemilang, namun justru karena dugaan keterlibatannya dalam kasus pencatutan nama Jokowi dan JK untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Memalukan. Begitu yang pertama terlintas di dalam benak saya begitu mengetahui hal ini.
Salut untuk keberanian Pak Sudirman yang sudah bersedia melaporkan sang "politisi elit" tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebuah langkah yang tentunya memiliki konsekuensi cukup besar, mengingat orang yang dilaporkannya juga memiliki power yang patut diperhitungkan. Seperti yang sudah kita semua mafhum, hukum di Indonesia ini masih sering berpihak kepada siapa yang kuat, bukan siapa yang benar.
Kemungkinan terburuk pertama sudah terjadi, yaitu bocornya transkrip yang berisi rekaman pembicaraan tiga orang, SN, MS dan R. Hal ini sudah barang tentu menimbulkan kehebohan di masyarakat. Hasilnya, "peperangan" legislatif vs eksekutif pun terpaksa dimulai sebelum waktunya. Sufmi Dasco Ahmad yang menjabat wakil ketua MKD sudah menyatakan akan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Namun hal ini rasa-rasanya tidak akan menyurutkan kembali isu yang sudah terlanjur liar.
Melihat dari reputasi SN sebagai seorang politisi yang kerap bermasalah, masyarakat pun langsung bisa menarik kesimpulan bahwa memang laporan sang menteri adalah sahih. Ditambah lagi dengan adanya transkrip rekaman yang tentunya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini terlihat dari komentar-komentar pembaca yang mayoritas menyudutkan sang komandan legislatif. Pernyataan-pernyataan yang bernada mendukung SN pun langsung banjir hujatan.
Sekali lagi salut untuk keberanian Pak Sudirman. Alih-alih memilih jalan aman dengan menyelesaikan masalah ini di balik layar, beliau memutuskan untuk melaporkannya kepada lembaga yang berwenang. Meski kita menganut asas praduga tak bersalah, dalam hal ini menjadi sulit rasanya untuk berpikir kalau SN tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Orang sekaliber Menteri tentunya sudah memiliki perhitungan yang matang sebalum mengambil keputusan. Karena jika sampai laporannya tidak terbukti, hancurlah sudah kredibilitasnya.
Saya sebagai rakyat biasa pun hanya bisa berharap semoga kasus ini bisa diselesaikan sampai tuntas dan dapat memuaskan rasa keadilan publik. Mungkin dengan begitu, peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat lain yang masih mencoba "main mata".
