Lihat ke Halaman Asli

PETRUS PIT SUPARDI

TERVERIFIKASI

Menulis untuk Perubahan

Semua SD di Distrik Atsj Tidak Memenuhi SPM

Diperbarui: 3 Juni 2018   20:10

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kepala UPTD Pendidikan Distrik Atsj, Marius Ribo sedang memberikan arahan pada pembukaan Sosialisasi dan Penyusunan SPM di Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, 14 Mei 2018. dokpri

Cuaca di Atsj cerah. Matahari memancarkan sinarnya. Kicauan burung sahut-menyahut dari balik pepohonan di area SD Inpres Atsj. Para guru, operator sekolah, kepala kampung dan komite sekolah berdatangan ke SD Inpres Atsj. Senyum menghiasi wajah para peserta yang akan mengikuti pelatihan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mereka datang dari berbagai Kampung dan SD yang berada di Distrik Atsj.

Pukul 08.45 WIT peserta sudah siap di dalam ruang pertemuan. Kegiatan berlangsung di ruang kelas V dan VI. Sekat kedua ruangan tersebut dibuka. Di dalam ruang sederhana itu, terdapat 11 kelompok meja dan kursi. Setiap sekolah menempati satu meja. Di setiap meja, kepala sekolah, operator, kepala kampung dan komite sekolah duduk bersama. Nuansa kekeluargaan sangat terasa di antara para peserta.

Acara pembukaan dimulai pukul 09.00 WIT. Ibu Wahyu Utami, guru kelas SD Inpres Atsj memandu proses pembukaan pelatihan SPM di Atsj. Pastor Freday Sihombing, OSC memimpin doa.

Selanjutnya, Koordinator LANDASAN Papua Kabupaten Asmat, mewakili pimpinan LANDASAN Papua memberikan beberapa catatan penting tentang program LANDASAN Papua. Bahwa LANDASAN Papua merupakan program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi: kampung, sekolah dasar, Puskesmas/Pustu dan HIV-AIDS. Pusat integrasi ada di Distrik. LANDASAN Papua masuk di Asmat sejak 20 Maret 2017 diterima oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Wakil Bupati, Thomas Eppe Safanpo.

Pada awalnya, LANDASAN Papua hanya bekerja di Distrik Agats, yang terdiri atas 12 kampung, 10 SD, 1 Puskesmas dan HIV-AIDS. Sedangkan di Distrik Atsj, LANDASAN Papua memulai kegiatannya pada 21 Maret 2018, saat kunjungan TL LANDASAN Papua, Don Marut dan tim ke SD Inpres Atsj. Selanjutnya, 13 April 2018, Koordinator Distrik Atsj, Marten Ananias Laritembun memulai pendapimpingan di Distrik Atsj, yang terdiri atas 9 kampung, 7 SD, 1 SMP dan tambahan 3 SD dari Distri Siret yaitu SD YPPK St. Anna Yaosakor, SD YPPGI Yaosakor dan SD Inpres Kaimo.

"Dalam pelaksanaannya, LANDASAN Papua bekerja sama dengan semua pihak, pemerintah kampung, tokoh adat dan Gereja untuk perbaikan tata kelola Sekolah Dasar karena yang ada di sekolah adalah anak-anak dari kampung, anak-anak adat dan anak-anak Gereja. Karena itu, semua pihak harus terlibat."

Sementara itu, Kepala UPTD Pendidikan Distrik Atsj, Marius Ribo, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, mengatakan bahwa bahwa proses pembelajaran di sekolah mesti dimulai dari hal-hal yang paling sederhana, misalnya meletakkan bendera, gambar Garuda, Presiden dan Wakil Presiden secara benar.

Ia juga menyinggung tentang pentingnya SPM dan MBS dalam proses perbaikan tata kelola sekolah supaya ke depan sekolah-sekolah semakin maju dan berkembang. "Paling penting dari pendidikan adalah kita membiasakan anak-anak untuk berkata benar dan jujur. Sebab, kalau kita salah mengajarkan, maka anak-anak akan membawa hal-hal yang salah itu sepanjang hidup mereka," tuturnya.  

Matahari beranjak naik. Udara semakin panas. Usai minum teh, peserta kembali ke ruang pertemuan. Waktu menunjukkan pukul 10.04 WIT, Pastor Freday Sihombing, OSC memaparkan materi, "Guru yang Melayani: Melayani Dengan Rendah Hati (Matius 20:26-28). Dalam paparannya, Pastor Freday menegaskan bahwa para guru mengemban misi pelayanan. "Menjadi guru berarti menjadi hamba yang melayani."

Pukul 10.45 WIT, Narasumber SPM, John Rahail memaparkan materi, "Sinergisitas Bangun Papua Pu Pendidikan, Langkah Strategis Wujudkan  SPM, Pengalaman Praktek Berhasil." Dalam paparannya, John, aktivis pendidikan Papua ini menegaskan bahwa proses perubahan membutuhkan niat dan kemauan serta pelibatan para pihak, terutama pemerintahan kampung dan komite sekolah. Ia menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus bersifat terbuka.

Semua program sekolah harus diputuskan melalui rapat sekolah yang melibatkan pemerintah kampung dan komite sekolah. Selain itu, laporan pengelolaan keuangan sekolah harus bisa dipublikasikan secara terbuka sehingga diketahui oleh masyarakat.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline