Perlukah Penghargaan untuk Kepala Daerah yang Peduli Menangani Masalah Malnutrisi?

Masalah malnutrisi atau gizi buruk/busung lapar masih menghantui perjalanan bangsa Indonesia. Data-data Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun selalu saja ada kasus-kasus gizi buruk yang melandai anak bangsa di berbagai daerah.

Memerangi masalah gizi buruk memang bukan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi yang paling pokok dan menjadi garda terdepan adalah kepala daerah dan seluruh jajarannya.

Bagi saya munculnya berbagai gizi buruk di berbagai daerah akhir-akhir ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam hal ini seluruh pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dan seluruh jajarannya dalam mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang menimpa bayi dan anak-anak sebagai pemilik masa depan bangsa.

Azumzi saya bukan tak beralasan. Situs Gizinet.co yang membuka akses laporan terkait gizi buruk melalui mekanisme SMS Gizi ditemukan bahwa hampir setiap bulan selalu saja ada laporan terkait kasus gizi buruk masuk ke situs yang dikelola Kementerian Kesehatan tersebut. Laporan itu pun datang dari berbagai daerah di tanah air.

Saya juga pastikan bahwa laporan-laporan yang tersaji tersebut hanyalah sebagian kecil dari kasus gizi buruk yang melanda daerah di nusatara, mengingat tak semua orang bahkan masih ada sebagian besar masyarakat indonesia melek huruf dan gagap teknologi. Saya perkirakan masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi dipendalaman dan daerah terpencil tapi tidak dilaporkan. Dan banyak daerah tidak  melaporkan kasus-kasus busung lapar karena terkait pencitraan dan nama baik.

Kebijakan Anggaran

ilustrasi: iyakan.com

Bagi saya kasus gizi buruk yang ada di daerah-daerah di Indonesia tak berkaitan dengan dukungan anggaran. Kementerian Kesehatan setiap tahun selalu mengucurkan anggaran yang cukup untuk menunjangan pembangunan bidang kesehatan di daerah. Hanya saja apakah anggaran yang mengalir ke kas daerah itu sudah berpihak atau memecahkan masalah malnutrisi yang ada di daerah? Terkadang anggaran dikucurkan pemerintah pusat itu tidak menyentuh pada upaya-upaya meningkatkan derajat gizi dan kesehatan bayi, anak dan balita. Angggaran bidang kesehatan lebih fokus pada kegiatan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasana dan sangat minim mengalokasikan anggaran pada perbaikan gizi dan kesehatan bayi dan anak-anak.

Hal serupakan juga terjadi di daerah. Kepala Daerah selaku penanggungjawab penggunaan anggaran daerah  sangat minim mengalokasikan anggaran bagi perbaikan gizi bagi anak-anak dan balita. Di beberapa daerah sudah jarang dijumpai program pemberian makanan tambahan atau mendistribusikan makan sehat bagi anak dan balita sehingga tak jarang dijumpai kasus-kasus busung lapar atau gizi buruk, ditambah lagi dengan jarangnya sosialiasi pola hidup sehat bagi ibu dan anak.

Perlukah Award/Penganugerahan?

Memberi penghargaan khusus, penganugerahan atau "award" bagi kepala daerah yang konsen dengan program penanganan masalah malnutrisi/gizi buruk sebenarnya tak mesti dilakukan, karena meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi tugas pemerintah dalam hal ini para kepala daerah.

ilustrasi: tribunews.com

Kepala daerah selaku pimpinan daerah memiliki tanggunjawab penuh dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk perbaikian gizi dan kesehatan bayi dan anak-anak. Upaya-upaya kepala daerah dan seluruh jajarannya dalam memperbaiki gizi buruk di daerah tidak bertujuan untuk meraih piala penghargaan.