Akhir-akhir ini duka kemanusiaan yang terjadi Kabupaten Asmat, Provinsi Papua menyedot perhatian kita. Tidak saja secara nasional tetapi juga ditingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Sejumlah pihak juga turut terlibat dalam mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak Asmat yang merupakan generasi penerus pembangunan bangsa. Sejumlah satuan tugas/satgas kesehatan dibentuk dan diturun mulai dari TNI/Polri, Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta sejumlah pihak swasta dan masyarakat umumnya.
Upaya-upaya kemanusiaan tentu patut diberi apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Bahwa sebagai sesama anak bangsa kita perlu saling berbagi dan menolong serta memberikan solusi yang terbaik bagi korban yang sedang dirundung duka.
Semua upaya ini merupakan tindakan kuratif atau pengobatan yang juga perlu ditopang dengan tindakan preventif untuk mencegah merebaknya wabah gizi buruk dan campak tersebut.
Duka kemanusiaan yang menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua ini sejatinya menyampaikan pesan penting bagi kita semua khususnya penentu kebijakan dan pemangku kepentingan entah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius bagi pembangunan kesehatan anak dan balita di pinggiran dan pendalaman.
Kasus-kasus kematian bayi dan anak-anak sebagaimana yang terjadi Kabupaten Asmat merupakan indikator bahwa keberpihakan pada pembangunan daerah pinggiran, pendalaman dan terpencil perlu ditingkatkan dan "mutlak" dilaksanakan. Tak ada tawar-menawar.
Keberpihakan itu tidak saja disektor infrastruktur dasar, tetapi juga disemua sektor kehidupan manusia, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi.
Di era pemerintahan Joko Widodo memang keperpihakan itu sudah mulai terasa. Sejumlah infrastruktur dasar dibangun dibeberapa daerah seperti pembangunan jalan trans Papua, pembangunan waduk/irigasi di NTT, pembangunan jalan Tol di Sumatera, pengucuran dana desa dan beberapa hal lain merupakan buktinya nyaata keberpihakan itu.
Kasus Gizi Buruk di Kupang (sumber: kompas.com
Berkaca pada kasus kemanusian terjadi di Asmat, Provinsi Papua maka saatnya seluruh kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah harus benar-benar memberikan perhatian pada pembangunan kesehatan di daerah pinggiran.Ingat bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang besar. Hampir sebagian penduduk Indonesia mendiami wilayah pesisir, pendalaman dan terpencil. Dan bukan tak mungkin kasus Asmat hanyalah sebuah "fenomena gunung es" terkait lemahnya pengawasan dan penanganan masalah gizi dan imunisasi di tanah air.
sumber: Gizinet.com
Pada tahun 2016, Kementerian Kesehatan RI melakukan Pemantauan Status Gizi (PSG) di 514 kabupaten dan kota di 34 Provinsi.