Sejarah Hubungan Dua Negara
Indonesia dan Papua Nugini merupakan dua negara yang memiliki kedekatan geografis. Kedua negara telah menjalin hubungan bilateral sejak Papua Nugini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1975. Selama 48 tahun ini, baik Presiden Indonesia maupun Perdana Menteri Papua Nugini, telah sering berbalas kunjungan.
Pada saat Presiden Soeharto menjabat, tepatnya pada tahun 1992, beliau menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Papua Nugini Rabbie Namaliu ke Indonesia. Melalui pidatonya pada saat jamuan makan malam di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menegaskan arti penting kunjungan tersebut terhadap hubungan kedua negara.
Saya percaya bahwa kunjungan yang mulia dan nyonya di tengah-tengah rakyat Indonesia sekarang ini akan dapat memperdalam saling pengertian yang penting bagi usaha kita bersama untuk mempererat persahabatan antara kedua bangsa dan negara kita yang selama ini telah terjalin akrab.
- Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 1992
Pada tahun 1998, kurang dari dua minggu setelah Presiden B. J. Habibie dilantik menggantikan Presiden Soeharto, Perdana Menteri Papua Nugini Bill Skate juga berkunjung ke Indonesia. Kala itu, PM Bill Skate merupakan kepala pemerintahan pertama yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pasca-Orde Baru.
Pada Maret 2010, giliran Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang melawat ke Papua Nugini. Tiga tahun setelahnya, pada tahun 2013, Perdana Menteri Papua Nugini Peter Charles Paire O'Niel membalas kunjungan tersebut. PM O'Niel disambut oleh Presiden SBY di Istana Negara dengan serangkaian upacara penyambutan resmi.
Saling balas kunjungan di antara pemimpin dua negara menunjukkan hubungan dinamis yang terjalin antara Indonesia dan Papua Nugini. Dalam setiap kunjungan, kedua pemimpin negara turut mengadakan pertemuan bilateral. Tentunya, terdapat persoalan yang dibahas di dalamnya. Selain membahas kerja sama, tak jarang kedua negara juga harus berhadapan dengan pembahasan mengenai persoalan perbatasan.
Persoalan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini
Dalam sejarah hubungan yang dinamis, Indonesia dan Papua Nugini mencatatkan sejumlah persoalan terkait perbatasan. Perbatasan wilayah darat kedua negara sebenarnya telah disepakati dalam pengaturan administratif mengenai perbatasan sejak tahun 1973 pada saat Papua Nugini masih merupakan protektorat Australia. Kesepakatan tersebut kemudian digantikan oleh persetujuan dasar tentang pengaturan perbatasan (basic agreement on border arrangement) yang ditandatangani pada tahun 1979 serta diperbaharui pada tahun 1984 dan 1990.
Selanjutnya, pengaturan perbatasan kedua negara kembali mengalami pembaharuan pada tahun 2013. Namun, selama bertahun-tahun, parlemen Papua Nugini tak kunjung meratifikasi versi terbaru pengaturan perbatasan tersebut. Barulah pada Maret 2023 lalu Papua Nugini resmi meratifikasinya. Langkah tersebut dinilai sebagai komitmen baik Papua Nugini dalam meningkatkan hubungannya lebih jauh lagi dengan Indonesia. Terlebih apabila kita mengaitkannya dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua Nugini pada 5 Juli 2023 lalu.
Kunjungan Resmi Presiden Joko Widodo ke Papua Nugini
Dalam kunjungan resminya ke Papua Nugini beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo disambut oleh Perdana Menteri James Marape. Melalui pernyataan pers bersama di APEC Haus, Port Moresby, Presiden Jokowi menegaskan Papua Nugini merupakan tetangga dekat sekaligus mitra strategis Indonesia. Sebaliknya, menurut PM Marape, Indonesia merupakan negara mitra yang sangat penting bagi Papua Nugini.
Terkait posisi Indonesia di mata Papua Nugini, PM Marape mengungkap bahwa Indonesia sudah selayaknya negara global west. Secara geografis, Indonesia memang terletak di sebelah barat negara tersebut. Namun, lebih dari itu, PM Marape menilai Indonesia mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan di negaranya.