Dalam perjalanan bisnis ke Sumatera Selatan disampaikan informasi oleh Bupati di Lahat bahwa sumber daya energi yaitu batubara di dalam tanah Sumatera Selatan membutuhkan ratusan tahun untuk habis. Masalahnya sekarang adalah bahan bakar tersebut "is locked" alias terkunci di daerah pedalaman Sumatera, terkendala jalur transportasi. Selama ini ada 3 moda transportasi utama, melalui Sungai Musi, jalan raya dan jalur kereta api PT KAI.
Kapasitas angkutan tersebut dirasakan tidak memadai untuk meningkatkan kapasitas produksi ke tingkat yang optimal. Padahal dari sisi permintaan tetap besar.
Sebagai data, pada tahun 2013 total produski batubara sebanyak 422 juta ton dan ekspor mencapai 317 juta ton, yang meraup keuntungan bagi negara sebesar total 112 triliun pajak dan 28 triliun bukan pajak. Ini angka yang fantastis padahal masih menggunakan jalur transportasi yang belum optimal itu.
Memang tahun 2014 ada penurunan tajam dalam produksi dan ekspor batubara karena faktor ekonomi internasional terutama penurunan permintaan komoditi energi oleh importir energi China.
Secara rata-rata, pertumbuhan produksi batubara sejak tahun 207 s/d 2013 adalah 12% per tahun. Ini suatu angka yang menggembirakan.
Sebenarnya Sumatera dan juga Kalimantan boleh dikatakan "NEGERI ENERGI INDONESIA", sayangnya infrastruktur energi penggunanya yaitu PLTU dengan kapasitas besar di bangun mayoritas di P. Jawa. Strategi ini sangat tidak tepat dan berbiaya mahal, karena selama jangka panjang faktor transportasi bahan bakar batubara yang notabene porsinya cukup besar dari harga produksi listrik akan ada terus selama power plant itu beroperasi. Belum juga faktor lain yang sensitif terhadap transportasi yaitu harga bahan bakar kapalnya sendiri.
Strategi yang tepat adalah memfokuskan semua sumber energi listrik, infrastruktur listrik bebrbasis batubara harusnya dibangun di Sumatera Selatan atau Lampung, dan distribusi listrik menggunakan transmisi kabel bawah laut.
Masalahnya bukan pada soal teknis, karena PLN memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Politik energi Indonesia yang entah bagaimana selalu disusupi mafia-mafia yang mengeruk keuntungan sendiri, mengabaikan keuntungan kemaslahatan trakyat, itulah yang membuat strategi energi tidak tepat.
Pernah muncul kabar di media bahwa Provinsi Riau dan Kalimantan Timur bermasalah dengan pengatur energi pusat karena kedua propinsi itu adalah sumber energi minyak nasional, tetapi mengeluh kekurangan listrik. Kasus yang sama dialami negeri energi batubara Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung yang pasokan energinya juga tidak surplus sama sekali, bahkan cenderung kekurangan pasokan. Ironi bukan?
Pemerintah Presiden Jokowi dan JK harus merespon atas fakta ketimpangan energi ini.
Selama ketimpangan energi ini ada, maka selamanya ketimpangan penyebaran faktor produksi akan ada.