Selasa 7 September 2021, sebelum menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris penyadap getah pinus di desa Rejodadi kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, saya sudah janjian ketemu dengan Ibu Purwati (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dari fraksi Partai Gerindra) untuk bertemu di kantor Perhutani BKPH Majenang jam 08.30 Wib
Bersama seorang sahabat, saya berangkat dari Purwokerto jam 06.30 Wib dan sampai di kantor BKPH Majenang jam 08.12 Wib. Saya pikir, saya yang paling gasik datang. Ternyata di dalam ruang tamu Asper Majenang sudah hadir dan sedang berbincang santai Ibu Purwati bersama Pak Hazka (Waka Perhutani KPH Banyumas Barat)
Sambil menikmati Teh panas setengah masin yang sangat nikmat, saya bergabung ikut ngobrol. Mengenal lebih dekat sosok perempuan cantik dan hebat yang menjadi wakil Ketua DPRD Cilacap
Purwati S. Pd, akrab di panggil Bu Pur, pada periode pertama menjadi anggota Dewan menjabat sebagai ketua Komisi D dan kemudian menjadi wakil ketua DPRD Cilacap dari fraksi Partai Gerindra pada periode kedua, memang sudah aktif sebagai perempuan penggerak sebelum menjadi anggota dewan.
Istri dari Bapak Kuswadi yang menjabat Kepala Desa di Desa Karangkemiri kecamatan Jeruk Legi selain menjadi ketua Tim Penggerak PKK Desa dan membantu suami dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa, juga aktif bergiat di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak. Bahkan di tahun 2009, Bu Pur bersama perempuan-perempuan hebat lainnya mendirikan Lembaga Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3A)
Kecintaanya pada dunia pendidikan dibuktikan dengan menjadi Tutor Pendidikan Anak Usia Dini di SKB Cilacap. Di tahun 2007 -- 2011, Bu Pur aktif dalam gerakan Pembrantasan Buta Aksara dan menjadi koordinator Gerakan melek Aksara untuk masyarakat desa hutan (Gerak Mesra Wong Alas) di Kabupaten Cilacap
Sebagai wakil rakyat dengan latar belakang kehidupan desa hutan (Desa yang secara administratif memiliki kawasan hutan negara yang di kelola oleh Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH), Bu Pur memahami betul persoalan dan tantangan hidup yang di hadapi oleh masyarakat dan desa hutan.
"Selain membangun infrastruktur desa hutan sampai di pelosok-pelosok kampung pinggiran hutan,setidaknya ada 3 (tiga) hal penting yang harus mendapatkan perhatian sangat serius dari Pemerintah. Pertama, pendidikan bagi masyarakat desa hutan mulai dari anak-anak sampai dengan lanjut usia. Jangan sampai ada anak-anak desa yang tidak sekolah. Orang-orang dewasa seperti petani hutan, penyadap juga mesti meningkatkan pendidikannya melalui jalur pendidikan non formal (Paket A,B,C) sehingga meningkatkan Indek Pembangunan Manusia di desa. Kedua, kemiskinan di desa hutan harus dikikis habis sampai ke akar-akarnya. Potensi sumberdaya hutan yang ada di desa harus bisa betul betul di optimalkan agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik. Kerjasama yang sudah terjalin antara LMDH dengan Perhutani harus mampu menjadikan sumberdaya hutan ATM bagi masyarakat tetapi tetap dengan menjaga fungsi ekologi hutan. Yang ketiga, seluurh masyarakat desa hutan usia produktif baik yang bekerja maupun yang berwirausaha mandiri harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena jaminan sosial adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya" tegas Bu Pur dengan semangat.
"Ketika ketiga hal ini bisa di wujudkan, saya yakin Indonesia Raya akan bergema di mana-mana... dan itu dimulai dari desa-desa di pinggiran hutan" Kata Bu Pur yang membuat saya tersentak dan merinding....
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H