Pertamina harus mendapat hak istimewa (privilege)dalam hal blok west Madura. Pertamina harus diberi kesempatan pertama oleh pemerintah untuk mengelola Blok West Madura. Jika tidak, Pertamina akan menjadi anak kandung yang dianak-tirikan. Diskusi terbatas yang diadakan Madjid Politika di auditorium Nurcholish Madjid universitas Paramadina ini melahirkan kedalaman wacana. Tidak segan-segan audience meminta penjelasan serius kesiapan Pertamina untuk mengelola Blok West Madura. Kesimpulan yang dihasilkan dalam diskusi ini,sepakat bahwa Pertamina layak dan mampu mengelola Blok West Madura, berdasarkan success strory Pertamina selama beberapa tahun terakhir.
Ketua Panitia,Abd. Rahman dalam sambutannya mengatakan Negara sejatinya memperhatikan national interest bangsa. Kepentingan nasional harus diprioritaskan dari pada kepentingan pribadi dan golongan. “Negara seperti Venezuela atau Amerika sekalipun sangat memperhatikan national interest. Kenapa kita tidak?”
Milton Pakpahan selaku pembicara dalam diskusi ini mengatakan akan memperjuangkannya di DPR. Amanah besar ini tidak bisa diperjuangkan secara pribadi,tetapi kolektif. “Semua lapisan masyarakat, seperti LSM, Mahasiswa, akademisi, politisi, dan sebagainya seharusnya memberikan perhatian penuh terhadap masalah ini.”
Indikasi permainan elit,menurut Herdi Sahrasat sangat jelas untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Herdi menegaskan penting kiranya semua lapisan masyarkat menyikapinya secara kritis. Herdi Sahrasat sangat menyesalkan pemerintah tidak memberi hak istimewa kepada pertamina selaku perusahaan Negara. “Bahkan demo diperlukan jika telinga pemerintah tidak mampu mendengar” tegasnya dengan berapi-api
Sementara vice president Pertamina, Muhammad Harun mengatakan kesiapannya 100% untuk mengelola Blok West Madura. Pertamina tidak hanya menjadi pemain nasional,tetapi juga meambah ke level globa.”jika tidak mendapatkan WMO,Negara lain pasti mengejek kita. Blok West Madura aja kamu gagal, apalagi di sini.” Tegasnya. Harun mengatakan siap untuk menjadi operatorship dan participating interest 100%. “Jika tidak minta 100%,Pertamina dicaci dan dianggap cemen.” Menurut Harun,tingkat kesulitan WMO jauh lebih ringan dibanding West Java.
Menanggapi isu soal korupsi di tubuh Pertamina,Harun mengatakan Pertamina berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Menurutnya,dari 165 KKN, Pertamina yang pertama kali mengajukannya ke KPK. Bahkan dengan tegas ia mengatakan whistle blower system yang diadopsi KPK,pertama kali diterapkan di Pertamina. “whistle blower system pertama kali dari Pertamina dan diadopsi KPK. tandasnya
