Meskipun belum dilantik secara resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), sudah meributkan masalah menteri dalam kabinet. Pasalnya, mereka berdua berbeda pandangan soal kabinet mendatang.
Jokowi pada intinya menginginkan perampingan kabinet sehingga jumlah menteri harus dikurangi. Sebaliknya, JK mengemukakan bahwa kabinet tidak perlu dirampingkan, hanya perlu dioptimalkan.
Meskipun demikian, kedua pandangan ini tetap saja bermuara pada pembagian jatah kursi menteri pada koalisi pendukung Jokowi-JK. Padahal, dulu saat kampanye, Jokowi koar-koar menyatakan tidak ada bagi-bagi kursi menteri ternyata itu cuma omong kosong belaka.
Bagaimana caranya pembagian kursi oleh dua pandangan yang berbeda ini:
1. Sudah jelas, pada pandangan JK, semakin banyak posisi menteri maka semakin banyak pula kursi yang bisa dibagi-bagi kepada pendukungnya.
2. Pada pandangan Jokowi, meskipun jumlah menteri berkurang namun Jokowi tentu akan menambah pejabat eselon atau dirjen atau sekjen atau wakil menteri atau staf ahli di bawah menteri dengan dalih untuk membantu tugas menteri karena tugas menteri semakin banyak akibat perampingan kabinet. Penambahan pejabat eselon ini mungkin tidak akan diberitakan di media dan bisa jadi jumlahnya akan banyak. Jika dibandingkan dengan JK, Jokowi terbukti lebih lihai dan cerdik untuk membalas budi pendukungnya dengan mengangkat pendukungnya menjadi pejabat di bawah menteri. Rakyat akan menilai kabinet Jokowi lebih ramping sehingga lebih hemat padahal bisa jadi lebih boros.
Terlepas dari opini saya di atas, nyatanya pasangan ini sudah tidak akur bahkan sebelum resmi dilantik. Ini adalah indikasi yang benar-benar amat sangat buruk. Jika awalnya saja sudah begini, tidak ada jaminan bahwa pasangan ini akan saling bekerja sama untuk lima tahun mendatang. Semoga saja tidak begitu. Selesai.
