Koalisi Merah Putih Tinggal Sejarah

[caption caption="Punggawa Koalisi Merah Putih, photo by : metrotvnews.com"][/caption]Di ujung tanduk, hanya menyisakan dua partai yang sama-sama masih berada di luar pemerintahan. Tugu proklamasi menjadi saksi peresmian sebuah koalisi besar, terdiri dari 5 partai politik di parlemen Indonesia. 14 Juli 2014, Koalisi Merah Putih resmi berdiri, mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta. Koalisi ini telah berhasil menggolkan UU MD3 dan menempatkan kader-kadernya di pimpinan DPR, namun sayang harus kalah di Pemilu Presiden.

Berkomitmen untuk bersama-sama di luar pemerintahan. Menjadi oposisi penyeimbang pemerintah dan berjuang untuk rakyat. Sayang beribu sayang, komitmen hanyalah komitmen. Perhelatan politik lebih keras dari sekedar komitmen. Beribu dalih keluar dari mulut para pembesar partai, tetap saja, politik adalah kepentingan dan kekuasaan. Terbukti setelah selesai pilpres, beberapa partai di dalam KMP terjangkit virus kekuasaan yang menyebabkan partainya terbelah.

Dimulai dari PPP kubu Romi yang melaksanakan Muktamar di Surabaya pada bulan Oktober 2014. Hasilnya, mereka menyatakan diri mendukung pemerintah. Sementara PPP kubu Surya Dharma Ali (SDA), tetap bertahan di KMP, namun sayang SDA menjadi tersangka kasus korupsi. Djan Fariz naik menjadi ketua dan tetap melanjutkan perjuangan kubunya di KMP hingga akhir Januari 2016. PPP kubu Djan mengadakan Rapimnas dan menelurkan sebuah keputusan mengejutkan. Ya, mereka bergabung dengan koalisi parpol pemerintah tanpa syarat.

PAN (Partai Amanat Nasional) Partai besutan tokoh reformasi, Amien Rais. Setelah mengadakan pemilihan ketua baru yang dimenangkan oleh Zulkifli Hasan. Tak butuh waktu lama, tanggal 2 September 2015 Zulkifli langsung mendeklarasikan partainya bergabung dengan pemerintah. Deklarasi ini langsung disaksikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Golkar. Beringin besar yang mengiri 32 tahun perjalanan orde baru, partai dengan segudang pengalaman di pemerintahan. Beberapa saat yang lalu Golkar sama dengan PPP, terpecah dua kubu. Kubu Agung Laksono yang terlihat jelas ingin bergabung dengan pemerintahan dan kubu Abu Rizal Bakrie yang solid di KMP hingga pada Rapimnas akhir Januari 2016. Sebuah keputusan penting telah dibuat dan hasilnya mengejutkan. Golkar resmi mendukung dan bergabung dengan pemerintah. Padahal Golkar adalah partai yang tergabung di KMP dengan suara pemilih terbanyak pada Pemilu 2014.

PPP, PAN, dan Golkar mempunyai dalih-dalih mengapa mereka bergabung dengan pemerintahan. Intinya mereka semua ingin mendukung pemerintah, bahkan ada yang menyatakan tanpa syarat. Apakah mereka tulus bergabung dengan pemerintah? Jawabannya nanti di rhesuffle kabinet kerja jilid dua (jika ada).

Hanya tersisa dua partai di KMP, Gerindra dan PKS. PKS kelihatannya solid tetap di KMP, bisa dilihat dari poin kesepakatan PKS yang dihasilkan dari Rakornasnya pada Januari 2016. Isi poin tersebut adalah ”Mengokohkan peran Koalisi Merah Putih (KMP) guna menghadirkan lembaga legislatif di pusat dan daerah yang bersih dan produktif sebagai penyambung suara rakyat”. Namun, kembali lagi, kesepakatan hanyalah kesepakatan, derasnya arus politik takkan mampu dibendung oleh kesepakatan. Tinggal tunggu waktu.

Gerindra baru saja merayakan HUT nya yang ke delapan. Acara HUT Gerindra tidak dihadiri oleh petinggi partai-partai lain, khususnya partai yang pernah bergabung di KMP. Ditinggal kawan-kawan seperjuangannya tidak menyurutkan komitmennya untuk tetap di luar pemerintah. Tetap saja, kekecewaan tidak bisa dibendung. “Sudah hampir setengah tahun, satu persatu mrotol. Secara de facto, KMP sudah bubar,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Beda Sekjen, beda lagi Ketum, ”kami hormati pendirian politik, kita hormati pilihan politik teman-teman kita,” ucap Prabowo pada saat HUT Gerindra ke-8. Secara tersirat Prabowo sedang meneguhkan dan meyakinkan para kadernya untuk tetap sabar dan harus bertahan walau teman-teman sudah meninggalkannya. Akankah Gerindra tetap bertahan di KMP? Tetap saja politik adalah strategi, sekarang teman besok lawan sudah biasa terjadi.

Jika PKS tiba-tiba bergabung dengan pemerintah, maka KMP tinggal sejarah. Karena koalisi dibentuk dari beberapa partai, bukan hanya satu partai. Bahkan canggung rasanya jika koalisi parpol hanya diisi oleh dua partai, lebih tepatnya bukan koalisi, namun kerja sama. Ya, kerja sama dengan nama 'gerakan Indonesia berkeadilan dan sejahtera', gabungan Gerindra dan PKS.