Keterlibatan dalam membangun daerah maka dibutuhkan kolaboratif, sinergis untuk akselerasi keterbukaan dan keterlibatan dengan masyarakat. Ketika terbuka maka akan tahu GAP atau kesenjangan yang ada. Saat pandemi sekarang ini, tidak ada vaksin maka diatasi secara kolaboratif seluruh dunia untuk membuat vaksin covid-19. Secara otomatis akuntabilitas pembangunan akan terwujud dan di sinilah perlu open government partnership (OGP)
Disampaikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Bappenas RI Dr. Slamet Sudarsono pada saat kick off OGP Lokal via zoom meeting, jumat (20/11/2020).
Dokpri
Banyak Kabupaten yang sudah berhasil dengan pola kemitraan kerja antara Pemerintah dengan CSO (Civil Society Organization/Oeganisasi Masyarakat Sipil). Lewat transparansi dan akuntabilitas serta kolaboratif bisa menjadi entry point keberhasilan yang ada.OGP harus punya manfaat jangan sampai hanya sebagai dokumen, buat apa banyak dokumen yang ada, kemudian tidak berdampak, oleh karena itu OGP harus berdampak. Baheq Tahun 2021 akan diadakan di Seol untuk meeting dengan berbagai negara di dunia.
Sugeng Bahagio Selaku Direktur INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), mengatakan, bahwa apresiasi kepada para CSO yang sudah bekerjasama lewat kemitraan, termasuk Kabupaten yang terpilih OGP. Bagaimana menemukan cara untuk pengambilan keputusan bersama, dengan niat yang baik dan pengalaman maka akan terwujud bersama, dan saling mengingatkan secara bersama, seperti mengingatkan pertemuan bersama, sehingga mereka saling mendukung dan membantu rencana aksi yang mau dibuat.
Untuk bisa saling berprestasi di daerah inovatif maka perlu ada ekosistem yakni CSO Nasional membuat forum setiap tahun sekali antara CSO Nasional dengan CSO Lokal di daerah. Perlu ada dukungan teknis dari sekretariat, dan perlu ditularkan ke daerah dan perlu regulaai yang kuat agar kab/kota di provinsi untuk terangsang dalam open government. Misalnya Open Government Award.
