Menarik pada pagi hari ini, mencari beberapa referensi tentang Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Layak Anak (DLA), Profil Desa (PD) dan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), kesemuanya ini ternyata dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi Desa yang baik dan transparan. Sebuah data yang diolah dengan proses yang baik dan dalam penyajiannya juga akurat dan bisa dipertanggungjawabkan maka dampak ikutan adalah akan memperkuat sistem informasi desa (SID) yang akurat, akuntabel dan transparan.
Filosofi Membangun Desa, berarti membangun Indonesia, sedangkan desa itu hampir rata-rata berada di pinggiran daerah dan didalamnya ada penduduk yang menghuni dan berinteraksi dalam sebuah lingkungan dibatasi sesuai dengan kewilayahan mereka, namun desa harus diperkuat dari mulai sistem perencanaan desa, data dan informasi, penganggaran hingga penanganan infrastruktur dan pemberdayaan di desa.
Indeks Desa Membangun (IDM)
Untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa maka lewat Kemendesa memperkenalkan Indeks Desa Membangun, IDM ini ada dimensi sosial, ketahanan ekonomi dan ekologi, ini maksudnya kebutuhan dasar desa dari segi kewilayahan bisa terlihat dengan cukup jelas.
Masing-masing dimensi mempunyai bebera bidang garapan, misalnya sosial maka ada bidang kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman. Sedangkan Dimensi ketahanan Ekonomi maka akan melihat bagaimana pusat perdagangan ekonomi masyarakat desa, adakah sarana logistik, akses lembaga kredit keuangan, lembaga ekonomi di desa, keterbukaan wilayah.
Dimensi ekologi bicara bagaimana kualitas lingkungan, rawan bencana alam. Kesemuanya komponen ini akan diklasifikasi IDMnya yakni Klasifikasi Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, Desa Sangat Tertinggal, dan IDM yang ada memiliki skor atau rumus yang sudah ditentukan.
Jika mengisi dengan benar maka bisa saja desa itu akan berubah klasifikasinya, namun jika mengisinya tidak benar maka akan berkonsekuensi pada status klasifikasi IDM.
Bagaimana dengan Desa Layak Anak
Desa layak anak ini adalah perwujudan Indonesia Layak Anak, sebuah strategi dari KemenPPA Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan bagaimana hak-hak anak di Indonesia terpenuhi dengan baik, sehingga setiap daerah punya OPD yang membidangi masalah Anak ini, walaupun namanya terkadang berbeda-beda, namun prinsip secara teknis mereka harus ikut serta mendukung IDOLA ( Indonesia Layak Anak). Untuk mewujudkan IDOLA maka Provinsi juga harus layak anak, Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak. Sehingga semuanya harus melibatkan diri untuk mewujudkan hak-hak anak, dimana ada indikator yang harus dipenuhi.
Indikator yang sering menjadi prioritas utama adalah memastikan semua anak mempunyai Akte Kelahiran, Ada Forum Anak di tingkat Kabupaten-Kecamatan-Desa/Kelurahan, yang masing-masing diharapkan sebagai wadah bagi anak untuk berekspresi dan berkomunikasi sesuai tingkatannya, dan ada juga gugus tugas DLA dimana ada keberpihakan orangtua atau orang dewasa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
Memang tidak mudah untuk mewujudkan Desa Layak Anak, karena harus ada komitmen tinggi dari orang dewasa ini dalam mendorong perwujudannya, banyak hak-hak anak yang di desa terkadang juga terabaikan, misalkan bagaimana memastikan rasa aman dan nyaman bagi anak, sedangkan banyak kejadian kekerasaan yang terjadi pada anak dan perempuan di tingkat desa, belum lagi masih ada anak tidak sekolah yang tidak dikembalikan ke sekolah untuk belajar, padahal amanat pendidikan memastikan bahwa semua anak harus mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan baik itu PAUD, Pendidikan dasar (7-18 tahun) namun kadang teori yang ada bagus, pada aspek realita masih ada hambatan untuk mewujudkannya.