Protokol Kesehatan di Bank pun Rela Mengantre Layanan

Mau mengirim uang saja nasabah di bank harus rela mengantri, ini ssbagai wujud tertib sebagai warga negara. Padahal antrian di bank butuh waktu, butuh energy dan bawa syarat yang ditentukan pihak perbankan, jika mau transfer untuk biaya sekolah anak misalnya mereka juga harus menyiapkan dana untuk transfer termasuk biaya administrasinya.

Bayangkan jika yang antri, seorang ibu bawa anak, lalu anaknya rewel tentunya para petugas bank juga harus siap dengan konsekuensinya, apalagi saat pandemi seperti ini, harus mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, ctps dengan sabun dan jaga jarak. 

Beberapa nasabah lain seperti penerima bantuan juga rela untuk mengantri, karena memang menyediakan harinya untuk mengambil dananya, lebih baik dana terambil, antri ya harus sabar, dan uang yang nanti diterima bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dokpri

Nasabah yang lain, ada juga yang mengambil dana, tapi lupa bawa KTP, hanya tabungan saja yang dibawa, maka nasabah harus pulang lagi bawa KTP, berbeda dengan menaruh tabungan, maka nasabah hanya mengantri, mau ke teller atau ke CS. 

Seperti saya ini, ambil di BRI kirim ke anak untuk biaya sekolah di BNI, karena virtual account jadi harus bawa tunai, ya resikonya harus mengantri dan dapat nomor antrian dikasihkan sama satpam. 

Dunia perbankkan sangatlah penting dan dibutuhkan oleh warga karena hampir semua transaksi melalui proses lembaga keuangan, baik mau pinjaman, pengiriman maupun biaya sekolah dan transaksi lainnya. Bank menjadi salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengambil uang. 

Namun ada juga warga yang enggan untuk menaruh uangnya di bank, mereka memilih di taruh dirumahnya, karena tidak mau antri dan tidak mau repot, sudah menaruh dan menarik semua lewat antrian, tapi kalau ditaruh dirumah mau ambil tinggal ambil, hanya saja beresiko disaat kena musibah seperti khawatir ada pencuri atau kena musibah lainnya.

Bank dan lembaga keuangan non bank pun sekarang menggeliat, dibuktikan dengan banyaknya lembaga simpan pinjam keuangan yang beroperasi di beberapa ibukota kecamatan dan kadang juga di desa yang ekonominya maju akhirnya beberapa KSP atau BMT atau BKK dan BPR mendirikan kantor kas atau unit cabangjya di desa tersebut.