Info grafis diatas adalah data update angka kemiskinan kab/kota di Jawa Tengah, dimana hingga september 2018 11,19% ini artinya Jateng masih ada Pekerjaan Rumah untuk menurunkan angka prosentase terutama di 15 Kab/Kota yang masih kategori merah.
15 Kabupaten/Kota yang zona merah antara lain Purworejo 11,67%, Blora 11,90%, Grobogan 12,31%,Demak 12,54%, Klaten 12,96%, Sragen 13,12%, Banyumas 13,50%, Purbalingga 15,62%, Pemalang 16,04%, Brebes 17,17%, Kebumen 17,47%,dan wonosobo 17,58%
Data ini menunjukkan bahwa perjuangan 15 kab/kota di jawa tengah harus cepat, tersistem dan holistik, kenapa demikian, karena menurunkan angka kemiskinan jika parsial, egosectoral dan tidak melalui mobilisasi atau penggerakan potensi daerah maka akan susah untuk dilakukan penurunnya, disamping itu ada kepastian hukum dan politik termasuk stabilitas harga bahan pokok dan bahan kebutuhan primer bagi rumah tangga belum lagi kalau ada inflasi.
Rilis BPS Jateng menjelaskan Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Tengah mencapai 3,90 juta orang (11,32 persen), berkurang sebesar 300,29 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 4,20 juta orang (12,23 persen).
Menekan kemiskinan
Angka kemiskinan tidak hanya faktor ekonomi saja melainkan juga terjadi pada karakter. Contoh Raskin dibagi rata, harusnya diberikan kepada warga yang miskin, masyarakat yang mampu masih saja ingin mendapatkan jatah seperti mereka yang tidak mampu, dapat bantuan harusnya diperuntukkan untuk kebutuhan sekolah, kesehatan dan keluarganya, malah ini digunakan untuk membeli pulsa, ini artinya perlu edukasi secara terus menerus.
Dukungan adanya program rumah zakat, atau kesetiakawanan sosial masyarakat bisa menekan angka kemiskinan, termasuk gerakan orangtua asuh dan koin peduli NU, belum lagi bila mereka yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan diatas UMR, maka ke depan bisa ditekan angka kemiskinannya.
Mengatasi kemiskinan disamping melakukan pemetaan atas data yang akurat, juga penting intervensi program kemiskinan yang holistik dari hulu dan hilir, selain itu ada political will di daerah untuk melakukan pengklasifikazi zona merah bagi desa mana yang perlu mendapatkan intervensi yang kuat, disamping itu saran penulis adalah semua bantuan harus bersyarat karena bila tanpa syarat dampaknya penerima program hanya menerima program bantuan saja tapi tidak ada pola pemberdayaan.
Ke depan agar kab/kota yang zona merah untuk melakukan komitmen agar APBD yang Pro Kemiskinan. Disamping itu tetap melakukan gerakan meningkatkan IPM (Indek Pembangunan Manusia) yang lebih berkualitas dan berkesinambungan digelorakan dalam setiap program yang menyasar desa-desa merah kemiskinan.
Peran analisis kajian kemiskinan bwfore dan after menjadi penting supaya kesan simbol program jangan muncul tapi benar-benar dananya bermanfaat untuk kepentingan terbaik bagi kemajuan daerahnya sehingga masyarakatnya memperoleh nilai manfaat atas program dari dana rakyat yang bersumber dari APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten.
Bagaimana dengan Kabuaten Brebes