Apa Betul Bisnis VSI tidak Sesuai Syariah?
By: pemerhativsi@gmail.com
Judul tersebut sengaja saya angkat karena bisnis VSI saat ini tengah menjadi salah satu topik terhangat di dunia maya, khususnya social media. Ini tidak lain karena melibatkan salah seorang ustadz yang cukup ternama di negeri ini, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Dari hasil observasi yang saya lakukan, kelihatannya opini yang berseliweran di dunia maya ini agak kurang berimbang, terutama antara yang pro dengan yang kontra. Salah satu isu yang menonjol dan mengundang perdebatan yang sangat intensif adalah : apakah bisnis VSI ini sesuai syariah atau tidak?
Untuk itu, saya mencoba menganalisis secara obyektif tentang bisnis VSI dari perspektif ekonomi syariah. Tentu tanpa bermaksud mendahului proses di DSN MUI, yang memiliki otoritas mengeluarkan sertifikasi halal bisnis. Ustadz Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa proses pengajuan ke DSN MUI sudah dilakukan, tinggal sekarang menunggu proses berikutnya. Sambil menunggu proses di DSN, saya mencoba mengidentifikasi beberapa hal pokok yang menjadi sumber perdebatan selama ini.
Isu 1: Core business VSI
Isu ini perlu diangkat karena saya melihat adanya bias terhadap bisnis utama VSI ini, dan secara syariah, core business ini menentukan apakah bisnis VSI ini melanggar syariah atau tidak. Kalau kita lihat secara mendalam, bisnis utama VSI adalah payment technology. Adapun habbatus sauda dan buku, menurut saya itu hanyalah pelengkap dari paket penjualan. Intinya, bisnis aplikasi software untuk pembayaran. Secara syariah, tentu bisnis ini tidak ada masalah. Peruntukannya jelas, yaitu untuk membantu kita melakukan sejumlah transaksi yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti bayar pulsa, listrik, dan lain-lain.
Yang dipermasalahkan adalah, kenapa harga aplikasi ini sampai mencapai angka Rp 275 ribu? Sementara banyak aplikasi lain yang gratis. Ini dianggap mengundang “kecurigaan” bahwa uangnya akan dipakai dalam skema yang mengarah kepada money game. Dan kita sama-sama tahu kalau money game itu tidak sesuai syariah.
Terhadap isu ini, jawaban saya sederhana. Pertama, adalah tidak fair kalau kita membandingkan aplikasi VPay ini dengan aplikasi gratisan yang tersedia di internet. Mestinya kalau mau membandingkan, bandingkan dengan aplikasi lain yang sejenis agar apple to apple, seperti mobile banking suatu bank atau teknologi paypal. Tidak mungkin seseorang bisa menggunakan aplikasi mobile banking kalau ia tidak menjadi nasabah di bank tersebut, dimana ia harus membuka akun dengan nominal tertentu. Intinya, jadi nasabah dulu, baru bisa memanfaatkan layanannya. Demikian pula dengan teknologi paypal yang tidak gratis.
Kedua, sah-sah saja secara syariah, sebuah perusahaan menjual produk pada tingkat harga tertentu. Adalah hak VSI untuk menjual teknologi Vpay pada level harga berapapun, baik Rp 275 ribu, lebih kecil dari Rp 275 ribu, maupun lebih besar dari angka tersebut. Sama seperti orang jualan bakso, kenapa harga bisa berbeda antara warung bakso satu dengan warung bakso lainnya. Itu kan terserah penjual masing-masing, setelah mereka mempertimbangkan berbagai faktor. Dan bukan hak kita untuk mengotak-atik harga jual bakso di warung tersebut. Kalau tidak mau beli, ya tidak masalah. Kalau mau beli, ya harganya sebesar itu. Simpel.
Hasil penjualan warung bakso itu menjadi hak penuh warung tersebut. Sama seperti saat kita bekerja dan mendapat gaji. Adalah hak kita untuk memanfaatkan gaji tersebut untuk apa saja. Tentu kita berharap bahwa pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan syariah, misalnya dengan mengeluarkan zakat, infak dan shadaqahnya terlebih dahulu sebelum dibelanjakan untuk hal lain.
Saya juga mendengar bahwa manajemen VSI sudah banyak melakukan pembenahan dan bersiap-siap menjadi perusahaan sangat besar. Transaksi per awal April sudah sangat lancar. Sedangkan transaksi itu adalah core-business dari VSI.