Bila Kartini masih hidup, mungkin ia akan ikut bersuka ria.
Terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR RI bikin para aktivis jender bersuka cita. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini, ketua DPR RI dijabat seorang perempuan.
Bagaimana dengan sikap Jokowi sebagai presiden dan personal? Sebagai presiden yang taat undang-undang, tentu Jokowi menerimanya karena terpilihnya Puan Maharani sesuai dengan undang-undang (UU MD3), dan tidak menimbulkan gaduh politik yang menguras energi anak bangsa. Maklum saja, kalau terjadi gaduh politik di parlemen, yang ikut pusing adalah presiden sebagai pemimpin negara dan bangsa.
Secara personal, Jokowi tentu senang karena Puan Maharani merupakan rekan satu partai dan "mantan anak buahnya" sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam kabinet pemerintahannya di periode pertama.
Kini, "mantan anak buah" itu duduk sejajar dalam kelembagaan sebagai mitra kerja legislatif-eksekutif. Bila dilihat komposisi pimpinan DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani didampingi empat wakil ketua yakni Azis Syamsuddin dari Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Rachmat Gobel dari Nasdem, dan Muhaimin Iskandar dari PKB. Tiga wakil ketua berasal dari partai pendukung Jokowi, yakni Golkar, Nasdem dan PKB. Sedangkan Gerindra merupakan oposisi.
Ikatan Batin dan Satu Visi Partai
Ikatan batin (chemistry) sebagai rekan satu partai PDIP dan "mantan anak buah" di kabinet menjadi salah satu modal dasar pada harapan Jokowi terhadap kepemimpinan Puan Maharani.
Kalau pun muncul perbedaan pandangan dari pihak DPR (legislatif) dengan Presiden (eksekutif) sejatinya tidak menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif pada jalannya pembangunan, dan tidak bikin masyarakat bingung oleh pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai konteks. Bandingkan masa DPR sebelumnya, para wakil ketuanya (Fadli Zon dan Fahri Hamzah) sering mengeluarkan pernyataan yang bikin kegaduhan politis yang cukup menguras energi anak bangsa.
Pada periode pemerintahan kedua nanti, berbagai program kerja Jokowi telah menanti, seperti pemindahan ibukota ke Kalimantan, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, pembenahan hukum, radikalisme, intoleransi, dan lain-lain sangat membutuhan iklim politik yang stabil atau tenang sehingga semua elemen bangsa bisa fokus membangun.
Harapan Jokowi