Sejak dilahirkan pada orde reformasi, Komisioner KPK tak pernah sepi kontroversi. Namun waktu juga yang membuktikan kerja mereka sampai saat ini.
KPK baru telah terpilih lewat fit and proper test komisi III DPR RI yang dipimpin Aziz Syamsuddin. Pemilihan dilakukan dengan voting terbuka disaksikan pers dan publik lewat televisi (live) hingga tengah malam jelang 13/09/2019. Terpilihlah lima nama komisioner KPK yang mendapatkan suara terbanyak, yakni :
- Irjen (Pol) Firli Bahuri (Kepala Polda Sumatera Selatan) = 56 suara.
- Alexander Marwata (komisioner KPK petahana sekaligus mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi) = 53 suara.
- Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember) = 51 suara.
- Nawawi Pomolango (hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali) = 50 suara.
- Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018) = 44 suara
Menariknya, Irjen (Pol) Firli Bahuri yang meraih suara terbanyak terpilih menjadi ketua Komisioner KPK. Padahal sejak tahapan awal seleksi, ia menjadi sosok yang paling disorot publik, berbagai elemen/organisasi masyarakat dan para elit politik terkait integritasnya selaku penegak hukum.
Sesi fit and proper test pada Firli Bahuri menjadi bagian yang paling seru dan penuh ketegangan. Semua mata seakan tak berkedip menyaksikan pembelaan diri Firli Bahuri terhadap berbagai isu miring yang melekat padanya. Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan berdasarkan catatan yang dipegangnya, Firli Bahuri pun berhasil meyakinkan anggota DPR Komisi III dengan menjawab berbagai isu miring yang menerpa dirinya.
Terbukti, hasil voting para anggota DPR RI Komisi III menempatkan Firli Bahuri menjadi "jawara" dengan perolehan suara terbanyak, dan otomatis menjadi ketua KPK yang baru!
Dalam beberapa waktu ke depan, hasil ini akan menjadi buah bibir masyarakat yang seru, panas dan bagai tak berkesudahan. Bukan hanya sosok Firli Bahuri saja yang disorot publik, namun juga DPR RI Komisi III dan tim Pansel Capim KPK. Ujung-ujungnya merembet ke pemerintahan Jokowi jilid II.
Fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR RI. Sumber gambar : kompas.com
Reaksi pro dan kontra merupakan sesuatu lumrah dalam demokrasi yang terbuka. Apalagi, pemilihan itu "sudah transparan" disaksikan media dan publik lewat televisi. Apa lagi?Terkait kontroversialitas, sejak awal berdiri KPK selalu tak pernah sepi. Terutama sejak dimulainya pemilihan para komisioner (capim). Berbagai kepentingan kelompok pemerhati, sudut pandang, tingkat ekspetasi/harapan publik yang beragam menjadi bahan bakar kontroversialitas itu.
Ingat pada masa lalu, ketika Antasari Azhar dari unsur kepolisian terpilih jadi komisioner dan ketua KPK, banyak yang meragukannya.
Namun Antasari Azhar berhasil membuktikan hasil kerja yang relatif cemerlang, sehingga akhirnya dia dijatuhkan dengan setting tertentu.
Begitu juga dengan Abraham Samad "anak daerah dari kampung" yang diragukan wawasannya terhadap isu kejahatan korupsi besar (nasional), dia berhasil dengan cara dingin membuktikannya-sampailah ia dijatuhkan dengan cara "hal-hal sepele".