[caption id="attachment_374541" align="aligncenter" width="620" caption="gambar ; http://statik.tempo.co/data/2013/05/27/id_187888/187888_620_tempoco.jpg"][/caption]
Partai Golkar yang semula jadi pentolan Koalisi Merah Putih (KMP) bakal keluar usai resmi mendapat SK lagalitas pengakuan dari Menkumham. Itu berarti KMP akan kehilangan salah satu pilar utamanya
Golkar versi Agung Laksono sejak jauh hari 'tidak simpati' pada gaya dan orientasi Golkar versi Ical usai pilpres lalu. Gaya Ical dinilai terlalu jauh menyimpang dari 'tradisi' Golkar yang selalu jadi mitra dekat pemerintah yang sedang berkuasa. Selain itu, Golkar dibawah Ical popularitasnya terlalu identik dengan sisi personal Ical daripada garis-garis kebijakan organisasi.
Usai kalah dari Jokowi dalam pilpres, Ical bukannya 'berbaik-baik hati' mengalah dan merangkul KIH-Jokowi untuk menjadi bagian pemerintahan Jokowi, justru sebaliknya ; membuat poros oposisi permanen di dalam KMP.
Dimasa-masa awal pemerintahan Jokowi, keberadaan KMP berkesan sebagai kumpulan partai sakit hati. Ini tampak dalam kiprahnya 'serba berseberangan' dengan KIH-Jokowi dan bahkan berusaha mengubah arah demokrasi dan reformasi kembali ke masa kuda gigit besi gaya Orde Baru. Salah satu contohnya adalah kembali ke pilkada tidak langsung.
Kesan yang muncul di sebagian publik negeri ini bahwa KMP dan Golkar sebagai barisan sakit hati, tidak legowo, yang kesemuanya itu menjauhkan mereka dari simpati rakyat.
Golkar versi Ical sudah berakhir. KMP pun bakal jadi cerita masa lalu dan jadi pembelajaran sejarah-politik negeri ini.
Kini Golkar dibawah komandan barunya Agung Laksono telah dinyatakan sah sebagai partai pemenang konflik internal Golkar. Dengan semikian, Agung Laksono leluasa mengembalikan marwah Golkar yang sempat keluar jalur tradisi saat dibawah kepemimpinan Ical.
Lagalitas dari Menkumham yang diterima Agung Laksono beserta kepengurusan barunya menjadi pijakan resmi Golkar untuk keluar dari KMP dan kembali ke marwah lamanya. Marwah yang selama ini menjadikan mereka besar, terkenal, dan disayang loyalis 'tradisional' yakni kaum tua yang pernah nyaman dipimpin rezim Golkar.
Bagi Golkar, selalu masuk dalam pemerintahan yang berjalan adalah wajib hukumnya agar bisa berkontribusi nyata dalam pembangunan, sekaligus jadi raport dan bukti ke masyarakat bahwa mereka selalu punya peran pada pembangunan. Dengan berada di pemerintahan, Golkar bisa tetap mempertahankan kedekatan dengan rakyat secara nyata.
Dengan keluar dari KMP kali ini Golkar tak serta merta bisa masuk dalam pemerintahan Jokowi karena sudah terlambat. Kereta Jokowi sudah berjalan dan gerbong pun sudah terisi. Tapi lewat jalan lain Golkar dan Jokowi tetap bisa ngopi bareng di setiap stasiun perhentian untuk bicara tentang pembangunan bangsa dan negara. Pada stasiun perhentian itulah pencarian Gokar mendapatkan momen emas yang akan ditunjukkannya kepada publik bahwa mereka ada dalam pembangunan.