[caption id="attachment_274663" align="aligncenter" width="300" caption="Ilustrasi (KOMPAS.com)"][/caption] Belajar dari bentrok antar etnis belakangan ini, orang lantas berfikir bukan mustahil lambat atau cepat, konflik yang lebih besar akan terjadi lagi di Indonesia. Kenapa tidak ! Berdasarkan teori intelejen, suatu konflik tidak berdiri sendiri. Ada symptom (gejala) prakondisinya. Secara umum bisa dianalisa misalnya faktor kemiskinan yang mendorong orang berfikir singkat, nekat, berbuat apa saja agar survive. Berikutnya, kesenjangan antara kelompok masyarakat berpunya (the have) dan tidak berpunya (the have not)yang semakin melebar. Buntutnya kecemburuan sosial semakin menjadi. Tapi prakondisi yang menyumbang kemungkinan terjadinya konflik yang besar itu adalah pecahnya konflik antar etnis yang terjadi beberapa hari lalu di sekitar kantor Pengadilan Negeri Jaksel menyebabkan tiga orang tewas dan beberapa orang luka berat dan ringan. Kemudian konflik antar etnis di Tarakan,Kaltim yang juga telan korban jiwa dan harta benda. Masih ingatkah anda sejarah konflik horisontal di negeri ini terturut-turut sebelum tahun 2000 hingga tahun 2004 yang dahsyat terjadi di Maluku (Ambon,Ternate, Tual), Sulteng (Poso, Tentena), pengusiran orang Bugis Makassar dari Kupang NTT dan bentrokan Madura-Dayak di Kalimantan(hampir semua kota)?. Bukankah itu diawali dengan prakondisi konflik etnis yang sporadis seperti yang terjadi sekarang di Jakarta dan di Tarakan?. Pembiaran Konflik di Maluku, NTT, Sulteng dan Kalimantan itu terjadi karena terlambat penanganannya oleh pemerintah. Pemerintahan --ketika konflik itu-- dibawah Presiden Habibie, KH Abdurahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri baru "turun tangan" setelah konflik itu meluas dengan segala implikasinya yg kompleks. Terkesan ada pembiaran. "Cost" yg dibayar tak terbilang. "Cost" tidak hanya diartikan pengeluaran anggaran negara yang besar, tapi nyawa rakyat dan prajurit TNI- Polri yang gugur sia-sia. Dan yang lebih utama konflik konflik itu telah mencabik NKRI yang berdiri diatas prinsip Bhineka Tunggal Ika. Akankah konflik di jl.Ampera Raya,Jaksel, dan di Tarakan yang terjadi di era Pemerintahan Presiden SBY bakal merembes kemudian menimbulkan ekses yang lebih parah di daerah ? Mudah-mudahan tidak terjadi! Tapi Sekali lagi, semuanya terpulang pada pemerintah. (PD)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H