Indonesia telah menyambut pemerintahan baru mulai tanggal 20 Oktober setelah dilantiknya Prabowo dan Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Setelahnya para menteri yang membantu presiden telah dipilih dan telah mulai bekerja. Lantas melihat situasi negara dengan pemimpin baru, apakah tantangan dalam pemerintahan bagi Prabowo Gibran?
Dalam transisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini, masyarakat sudah mendapatkan gambaran pembantu presiden terpilih. Beberapa di antaranya tokoh-tokoh yang telah berpengalaman mengisi kementerian di bidang perekonomian, salah satunya Sri Mulyani yang dipastikan kembali menjadi Menteri Keuangan (Kompas.id/17/10/2024).
Peran Menteri Keuangan memang sangat vital dalam mendukung kestabilan perekonomian dalam negara. Namun pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik maka negara bisa saja berada dalam bahaya. Indonesia bahkan dunia pernah mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
Pascapandemi Covid-19, dunia menghadapi perubahan ekonomi yang besar. Perubahan didorong oleh percepatan digitalisasi di banyak aspek produksi dan distribusi. Konsolidasi digital menghasilkan penguatan pada sektor ekonomi tertentu, tetapi juga mengeksklusi sektor ekonomi lain. Banyak sektor riil dan jasa yang berguguran, termasuk di Indonesia. Di banyak negara situasi umum ditemui, yaitu ketimpangan meningkat dan mengecilnya golongan menengah (Kompas.id/7/11/2024).
Keduanya disebabkan dinamika teknologi dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga perlu kerangka baru pengelolaan negara untuk mengubah tren penurunan kondisi ekonomi ini.
Risiko tidak ditanganinya persoalan ekonomi ini pasti berdampak pada persoalan ketimpangan sosial, seperti kemampuan masyarakat menjaga kohesi sosial ataupun mengembangkan berbagai kapasitas sebagai warga negara. Negara yang gagal mengakomodasi perubahan pascapandemi, kondisi kemakmurannya pasti menurun.
Kondisi ini sudah berhasil diatasi Indonesia. Jokowi dinilai telah mengatasi keterpurukan Indonesia dari pandemi. Tantangan pemerintahan hari ini dipastikan lebih kompleks. Secara terang-terangan Kabinet Merah Putih melanjutkan pembangunan dari era sebelumnya. Bukan berarti tidak ada tantangan dalam pemerintahan. Indonesia dihadapkan pada persoalan tantangan pemerintahan yang mengglobal.
New Public Governance
New public governance (NPG) adalah kerangka dasar terbaru tentang gambaran bagaimana birokrasi pemerintah mengelola sumber daya publik.
Tantangan yang ingin dipecahkan oleh kerangka ini adalah ilusi bahwa negara dapat menjadi organisasi besar yang jadi pusat menghasilkan kesejahteraan. Persoalan pokok yang harus dipegang bahwa pembangunan adalah kemampuan kolaborasi dalam mengembangkan sumber daya publik (Kompas.id/7/11/2024).