Dalam sambutan harlang Hanura, Jokowi mengatakan, jangan sampai nanti ada yang gagal koalisi nyalahin Jokowi, istana, orang kuat, dan seterusnya. Hal yang menarik, ketika dalam waktu yang hampir bersamaan, ketua Bapilu Demokrat Andi Arief meminta Jokowi mengadakan reformasi dengan menurunkan PT.
Mengapa begitu menarik dan seksi untuk dibahas?
Pertama ini menyangkut pernyataan Jokowi, selaku presiden ataupun selaku pribadi. Jabagtan presiden tentu sangat paham dengan apa yang terjadi yang tidak ada di dalam pembicaraan secara publik, mau media ataupun desas-desus. Ini hal yang memang melekat dalam diri presiden.
Siapapun akan memasok informasi yang sangat berkaitan dengan negara kepada presiden, BIN, Bais, KPK, Kejagung, dan Polri. Militer, termasuk juga petinggi-petinggi parpol. Informasi yang sangat banyak tentu saja ada nuansa kepentingan. Tetapi toh kemampuan politik Jokowi juga tidak ecek-ecek banget.
Apa yang disampaikan tentu berimplikasi gede, dan ia paham betul. Sesuatu yang bisa ia yakini, berdassar kebiasaan ataupun memang akan ada yang demikian. Soal dipersalahkan tentu saja ia sudah sangat paham dan tahu sangat persis.
Kedua, kan ada tuh yang sudah gembar-gembor sejak seperempat tahun lalu, bahwa mereka punya calon. Eh deklarasi malah partai lain masih tarik ulur, dan itu, mereka perlu dua partai lain yang sama-sama kecil untuk naik barengan. Jelas kedua pendukung yang lain, menantikan hitungan untuk posisi dalam gelaran pilpres mendatang.
Kegagalan itu sudah sangat terindikasi karena si calon juga bergerak liar, si partai=partai tentu bersikukuh dengan kalkulasi masing-masing. Tidak mau mendukung tanpa mendapatkan dampak apapun. Belum lagi ada yang juga ngebet nyapres.
Ketiga, Jokowi hafal dengan narasi lanjutan apa yang akan terjadi. Ia, istana, pemerintah, dan ujaran lain yang akan menuduh bahwa Jokowi di balik kegagalan itu. Padahal sangat banyak sebab bisa gagal koalisi. Kena kasus KPK misalnya, atau karena rebutan jabatan di dalam calon koalisi.
Keempat, Jokowi dengan sangat gamblang, terus terang, dan tanpa tedeng aling-aling menyatakan ini. Di forum yang sangat strategis pula. Ada maksud, tidak mungkin tidak. Apakah ini pernyataan pendahuluan? Layak ditunggu.
Kelima, ini berkaitan dengan pernyataan Demokrat. Jauh lebih menarik karena menyoal PT, ambang batas pencapresan. Partai politik bisa mengusung calon dengan besaran angka pemilih. Nah mengapa mereka, Demokrat meminta Jokowi menurunkan? Ketika inisiasi menaikan itu ada pada zaman SBY, Denokrat berkuasa dan akan mencalonkan diri kembali periode berikutnya.