Johnny Plate Dimaki-maki, Paypal Minta Maaf
Entah tabiat dari mana, kini di era medsos, orang dengan gampang memaki. Belum lagi ditingkahi politisasi serba berbau politis. Satu kebijakan bisa menjadi drama berhari-hari, yang ujungnya juga berlaku. Mirisnya memaki dan mencaci tanpa tahu esensi dan juga kegunaannya.
Sekadar mengganggu kepentingannya. Menjadi lebih sulit dari biasanya, dan tidak semudah yang sudah-sudah. Egoisme sektoral, bukan berdasarkan pemikiran untuk tertib hidup bersama. Ribet dan susahnya di negara yang mengaku demokratis, namun masih childish. Pokok e bukan mengenai hal yang mendasar.
Caci maki dan hujatan itu sekarang begitu mudah menjadi sebuah aksi. Seolah tanpa adanya tameng dan saringan. Pada sisi lain mengaku sebagai negara paling agamis. Tapi lisannya jauh lebih biadab dari pada negara sekular sekalipun. Ini jauh lebih penting disadari oleh pemangku kebijakan negeri ini berkaitan dengan adab dan juga lisan atau tulisan yang bermutu.
Miris sejatinya melihat negeri ini hiruk pikuk pada caci maki tanpa esensi, kala negara-negara lain lagi berlomba untuk menghasilkan temuan-temuan baru. Matahari oleh China, lumbung pakan oleh Israel di Afrika, atau smartphone oleh Korea Selatan dan China. Mosok di sini hanya menjadi pasar dan dipakai untuk memaki pemerintah.
Lucu dan lebih memilukan, enaknya jadi pejabat di Indonesia itu tidak usah kerja. Para pejabat yang bekerja untuk negeri ini berbuah caci maki. Lihat saja apa sih yang sudah dikerjakan Prabowo, Sandiaga Uno, Zulkifli Hasan, atau bahkan wapres sekalipun. Mereka tidak pernah terdengar dimaki-maki. Berbeda dengan Jokowi, Luhut, SMI, dan kini Johnny Plate juga kena cacian yang tidak karuan.
Paypal, layanan transaksi keuangan yang memang banyak digunakan pelaku dunia digital terkena dampak atas PSE. Peraturan yang memang digunakan untuk seluruh layanan berbasis digital, jadi bukan hanya paypal. Ada apa sampai kena blokade, ini kan yang menjadi poin penting.
Narasi. Kemudian berkembang menjadi caci maki bahkan ke pribadi pejabatnya Johnny Plate, tanpa mau tahu ada apa dan mengapa aturan itu dibuat. Aneh dan lucu, kala aturan itu sejak 2012 sudah digagas. Ada sepuluh tahun baru diterapkan, dan ada penyedia jasa yang ngeyel, malah pejabatnya yang disalah-salahkan.
Pola pikir dan logika yang sudah kacau balau ini harus disadari bahwa sangat berbahaya. Bagaimana bisa penegakan aturan malah dicaci maki dan yang "melanggar" malah dibela mati-matian. Permintaan maaf oleh pihak paypal menjadi indikasi bahwa mereka memang teledor.
Menjadi riuh rendah karena urusan politik, afiliasi perpolitikan yang abai akan esensi masalah. Perulangan sejak pemerintahan Jokowi karena banyak penguasa masa lalu tidak bisa lagi berpesta. Plus kepentingan asing yang biasa mendapatkan fasilitas kini kesulitan.
Hal yang tidak pernah terjadi di masa-masa lalu. Mengapa? Pejabat di Indonesia "menjual" asetnya demi memperoleh fee dari perusahaan asing. Ini rahasia umum yang biasa kongkalikong di masa lalu. Negara menjadi sapi perah para elit negeri. Kini kala pejabatnya dominan yang berpikir bagi bangsa dan negara, malah dicaci maki oleh pihak-pihak yang biasanya mendapatkan durian runtuh dan kue negeri ini.