Lihat ke Halaman Asli

Susy Haryawan

TERVERIFIKASI

biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras, Jokowi Jangan Biarkan Kerja Sendirian

Diperbarui: 2 Maret 2021   18:48

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

okezone.com

Lampiran Perpres 10/2021, Jokowi Jangan Biarkan Kerja Sendiri

Baru saja riuh rendah investasi minuman keras berakhir. Mungkin. Dicabutnya lampiran Perpres 10/2021 yang membuka kesempatan investasi minuman beralkohol untuk Papua, Bali, NTT, dan Sulut.

Ternyata orang masih banyak yang tidak paham soal minuman keras. Anggur itu buah yang difermentasi, kisaran 12%. Bir, biji yang difermentasi alkohol hanya pada kisaran 5%. Arak, tuak, dan ciu bisa di atas 50%.

Kebanyakan yang menjadi kasus dan kematian itu oplosan ngawur. Bahan-bahan kimia berbahaya, bukan untuk dimakan-minum pun masuk. Spiritus itu diberi warna biru agar tidak diminum karena bisa membuat buta.

Apalagi obat antinyamuk, itu kandungan fenol kena plastik bisa mlenyek, bahasa Indonesia mlenyek apa ya? He..he... apalagi mulut, kerongkongan, lambung, apa ya tidak iritasi.

Tidak ada yang salah dengan merevisi, mencabut, atau mengubah UU, bahkan UUD sekalipun. Tetapi jika tanpa mengubah karena lebih banyak dukungan tentu lebih baik bukan?

Ingat ketika UU Cipta Kerja, menaker sowan ke PBNU dan semua bisa terjembatani. Padahal sudah ada demo. Ini soal komunikasi. Produk politik itu wajar adanya lobi dan komunikasi. Semua harus jelas sehingga  keputusan itu baik dan  tidak jadi ribet.

Jokowi itu pekerja. Ia tidak akan tahu dan paham model ribetnya orang politik. Ini tugasnya partai politik sebenarnya. Mereka yang memang kerjanya lobi dan komunikasi dengan bahasa politik. Tim ekonomi sudah aman dan enak karena memang mereka profesional.

Lobi dan komunikasi politik  memang sangat lemah. Berapa kali saja ide, gagasan, dan perubahan yang mau diterapkan batal, atau minimal di demo berkepanjangan. UU KPK, UU Cipta Kerja, UU BIP, dan kini hanya lampiran Perpres saja ribut.

Mirisnya rakyat banyak yang tidak tahu esensinya. Tetapi karena kepentingan elit, maka disebarlah data separo mengenai hal-hal yang sekiranya mudah dipahami dengan sesat oleh warga.

Apalagi hal sensi hal-hal yang mudah dibakar seperti menyangkut agama dan yang mudah dikaitkan dengan agama. Kejadian yang terus berulang.

Terima kasih dan salam

Susy Haryawan




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline