Akhir-akhir ini, terutama dua hari ini, lini massa media sosial banyak bertebaran, meme, video, karikatur, dan juga ledekan untuk Demokrat. Apa pasal?
Demokrat menjadi salah satu partai politik yang paling getol menolak UU Cipta Kerja. Hal yang konstitusional dan itu ada dalam koridor hukum. Tetapi, jangan lupa, konstitusi benar menjamin, tapi jangan abai soal ranah etis.
Mengapa? UU itu produk barengan, kerja gede, apalagi ini Omnibus Law, proses panjang yang di era modern ini demikian mudah mendapatkan apa yang terjadi di balik dinding sekalipun. Nah ketika di ujung mengatakan menolak, apa benar demikian pada awalnya? Ini yang menjadi masalah.
Perilaku yang tidak laik, ketika fokus dengan pilkada dengan memanfaatkan momentum produk negara, wajar banyak pihak yang meradang. Ini bukan soal rival atau teman, atau hanya parpol kecil apa untungnya. Fokusnya jelas pilkada.
Lihat saja, bagaimana demikian masifnya Demokrat menjadi tertuduh utama dan seolah satu-satunya menjadi biang demo rusuh. Susah melihat Demokrat mampu keluar dari ini semua.
Tidak yakin Demokrat sebagai satu-satunya aktor dan penyandang dana di balik kisruh UU Omnibus Law ini. Selain PKS yang juga terang-terangan menolak, toh masih banyak faksi lain yang ikut senang dengan keadaan ini. Toh bukan itu yang menjadi bahan pokok pembicaraan artikel ini.
Tiga hal yang seolah menjadi pemicu hampir semua tudingan dan pandangan pada Demokrat itu terpicu.
Masalah microphon yang dimatikan. Hal yang wajar sebenarnya, mengapa malah seolah mau dibesarkan oleh kubu Demokrat, sasaran pada Puan pula. Genderang tabuhannya fals dan sumbang parah namun tidak disadari malah seolah makin menjadi.
Ketua Umum Demokrat, AHY meminta maaf pada publik mengenai gagal mendukung buruh. Pihak-pihak yang gerah mulai mencari-cari file lama dan satu demi satu terkuak. Pengulangan demi pengulangan menjadi masalah baru.
Ketiga, Benny K. Harman yang mengatakan hal yang senada dengan garis partai, dan kemudian satu demi satu fakta dibuka, tidak demikian jalannya proses Demokrat itu yang faktual terjadi. benar Fahri yang mengatakan, bagaimana bisa menolak produk hukum pada ujungnya.
Sebelumnya sudah ada rumor melalui media sosial, di mana Demokrat akan menjadi penyandang dana demo besar-besaran. Namanya juga media sosia, bisa benar, bisa salah, atau benar dan salah itu perlu waktu untuk membuktikannya.