Lihat ke Halaman Asli

Susy Haryawan

TERVERIFIKASI

biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

Urgensi Menunda Pilkada Serentak 2020

Diperbarui: 22 September 2020   21:01

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Cukup menarik, ketika banyak pihak menghendaki pemilihan kepala daerah serempak 2020 ditunda. Alasan yang dikemukakan adalah pandemi yang masih demikian besar. Ditambah dengan penundaan pilkades oleh kemendagri. Beberapa hal layak dilihat dengan lebih dalam lagi, benar ini politis atau prihatin pandemi.

Sah-sah saja sih memberikan usulan dan juga alasan atau fakta yang memberatkan memang cenderung kuat dan faktual. Angka penyebaran dan penularan covid masih cukup tinggi dan signifikan. Pun perlu dilihat lebih lagi beberapa hal yang melingkupi kehidupan berdemokrasi kita.

Jangan sampai dengan dalih covid padahal ujung-ujungnya ganti presiden dan Jokowi turun. Kan ngaco dan repot. Pada akhirnya akan ada narasi Jokowi gagal mengadakan pemilihan kepala daerah serempak. Ingat, pelaksanaan ibadah haji yang ditutup Kerajaan Saudi Arabia saja ribet dan ributnya seperti apa.

Arab sebagai tuan rumah yang menutup rangkaian ibadah haji, covid pula, toh narasi ke mana-mana tidak karuan. Apalagi pilkada.

Atau soal resesi yang terjadi. Tanpa mau tahu alasan dan kondisi semua negara di dunia. Kembali salawi menjadi pedoman. Pelakunya ya orang itu-itu juga. Mereka paham keadaan, tetapi tidak mau tahu, pokoknya pemerintah salah dan kudu ganti. Pendidikan, latar belakang, dan juga bidang mereka mumpuni kog. Politis yang lebih kentara.

Negara mana yang baik-baik, dibarengi dengan pandemi dan perilaku elt dan akar rumput yang ugal-ugalan? Tentu bahwa akan lebih baik lagi, jika bekerja sama bukan malah hanya ribet dan ribut.

Pertamina beberapa waktu lalu disebut-sebut juga rugi. Muaranya apa? pecat Ahok, tanpa mau tahu bagaimana kinerja Pertamina di tengah pandemi dan dunia usaha perminyakan global. Tanpa PHK dan masih bisa melayani demikian banyak kepentingan.

Apa mereka tidak tahu kondisi itu? Tahulah, lagi-lagi ini soal politik.

Pandemi dengan dasar pemikiran, orang berkumpul. Baik kampanye dan pencoblosan bukan? Ini kan semata mekanisme dan itu bukan hanya satu-satunya cara. Berbagai macam model pelaksanaan bisa dilakukan kog. Naif jika bicara penyebaran hanya karena pemilu.

Lihat saja sekarang di lapangan. Bagaimana jalanan dan tempat-tempat umum. Lalu lintas, kebiasaan juga banyak acara kumpul-kumpul sangat biasa. Jangan lupa, ibukota juga sering ada demo dan deklarasi. Apa beda kampanye, demo, dan coblosan coba?

Pemakaian masker dan protokol kesehatan juga sudah mulai kembali ke habitat lama. Seolah sudah tidak ada apa-apa. Hanya beberapa tempat dan pihak yang masih ketat dengan aturan dan protokol kesehatan covid 19.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline