Lihat ke Halaman Asli

Susy Haryawan

TERVERIFIKASI

biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

Bambang Triatmodjo, Oligarki Politik, dan Gelora

Diperbarui: 18 September 2020   21:43

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bambang Triatmodjo, Oligarkhi Politik, dan Gelora

Cukup lucu atau naif entahlah, ketika Bambang Triatmojo, anak Presiden 32 tahun Soeharto menggugat Menkeu ke PTUN karena pencekalannya. Persoalan jelas karena hutang kepada negara pada gelaran SEA GAMES 1997. Negara, dalam hal ini dulu Soeharto sebagai presiden memberikan bantuan dan hutang kepada ketua konsorsium Mitra Penyelenggara, dalam hal ini Bambang, sekaligus anaknya sendiri.

Menarik, ketika banyak orang bicara oligarki kekuasaan, dan juga mengaitkan Gibran atau Bobby sebagai sebuah bangunan oligarki politik ala Jokowi, di saat yang relatif sama ada kasus Bambang ini. apakah sebuah kebetulan atau malah rekayasa?  Bisa pada artikel yang berbeda tentunya.

Lebih menarik lagi, partai baru besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah, eksPKS menyatakan dukungan untuk Gibran dan Bobby sebagai kandidat pada pilkada mendatang. Mereka bukan bagian dari yang namanya oligarki.

Oligarki secara sederhana dapat dipahami, bagaimana kekuasaan pemerintahan dan politik itu dikuasai atau dipegang oleh segelintir elit semata. Seperti arisan dari A ke B dan ke C dan kembali kepada A dan seterusnya. Jika ada pemilu pun akan settingan yang menang ya itu-itu saja. Sederhananya demikian. Nah  paham kan siapa yang sejatinya oligarki itu?

Susah membayangkan jika Jokowi meneken kepres atau banpres dan menyatakan menyerahkan itu kepada Kaesang, Gibran, atau Bobby seperti apa yang terjadi pada Konsorsium Mitra Penyelenggaran Seaa Games, atau mobil nasional Timor ala Tommy. Media sosial mungkin akan mengalahkan kebun binatang atau taman safari kasar dan semua  binatang menjadi trending di semua lini massa.

Pemilu transparan, bisa digugat ke mana-mana, penyelenggarannya pun jelas, bukan bawahan pemerintah yang bisa diintervensi dan diintimidasi seperti era Orba, tahapan calonan dan pemilihan, bisa menang bisa kalah. 

Pemilihan pimpinan daerah juga memerlukan parpol, pun pilpres, ketika Gibran dan Bobby bukan pemilik, atau anak dan menantu pemilik partai, apa ya bisa dikatakan sebagai oligarki, saat mereka tidak mendapatkan begitu saja "jatah", ikut proses, dan bisa juga sekali lagi kalah.

Artikel ini tidak hendak berbicara soal patut atau tidak, hanya berkisar pada kisah Bambang, oligarki sebagaimana telah ditolak Gelora, dan kebetulan pas dengan anak-menantu Jokowi.  Batasannya jelas.

Gelora, eksPKS mendukung  Gibran-Bobby di masing-masing daerah. Dukungan ini jelas semata politis, bukan dukungan suara dan juga tanda tangan karena partai ini baru berdiri. 

Mereka mengatakan bahwa keduanya bukan model oligarki. Sepanjang demokrasi, pemilihan langsung dan dipilih rakyat tidak ada yang namanya oligarki, mewariskan atau menurunkan demikian saja kepada anak atau yang disukai, bagian dari lingkarannya.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline