Penanganan Tujuh Prajurit dan 7 Kepala Sekolah, Dampak Pembiaran dan Kerinduan Pemimpin Berani
Cukup menarik, ada dua peristiwa besar yang berdekatan terjadi. Mulai othak-athik gathuk politik, di mana Ganjar dan Andika sebagai pasangan capres dan cawapres. Masih terlalu dini, apalagi baru satu kondisi yang memang terjadi hampir bersamaan. Jalan masih panjang bagi keduanya.
Tujuh kepala sekolah mendapatkan tindakan tegas dari Gubernur Ganjar, meskipun banyak yang mengatakan ini kurang, apalagi melihat fenomena yang ada. Sangat mungkin itu hanya sebuah tampilan gunung es di lautan fundamentalisme. Paling tidak, cukup memberikan harapan bahwa masih ada pemimpin berani dan mulai adanya gerakan aktif untuk membersihkan anasir-anasir yang tidak setia pada komitmen dan azas berbangsa.
Pelaku fundamentalis sejatinya bukan sebuah aksi, keyakinan, dan produk SKS, proses panjang dan lama. Sering menjadi pembicaraan bahwa untuk menjadi sosok demikian hanya perlu dua jam, benar itu membuat orang yakin, namun menjadi sebuah aksi nyata, kepala sekolah, tentu tidak setahun dua tahun, bertahun-tahun. Salah satu sebabnya adalah pembiaran.
Pembiaran, atas nama demokrasi, takut dicap antiagama, dan kadang juga pimpinannya ikut di dalamnya. Miris sebenarnya,, tahu bahwa di dalam tubuh birokrasi, tubuh organisasi ada "penyakit" namun bersikap diam saja demi tetap bisa mendapatkan kursi kekuasaan.
Pemanfaatan. Sering terjadi, demi popularitas, mendapat simpati, akhirnya "membiarkan" paham apapun hidup dan berkembang. Pemimpin model begini sejatinya mengerikan, hanya demi mendapatkan kekuasaan, membiarkan virus yang memiliki daya rusak luar biasa. Kesetiaan pada negara dan sendi-sendi bernegarapun lemah.
Lebih parah, jika tidak tahu apalagi jika memiliki paham yang sama. Sangat muskil jika tidak tahu. Kalau tidak mau tahu sangat mungkin demi mendapatkan suara. Jauh lebih menakutkan jika mereka justru memang memiliki afiliasi yang sama. Lha untuk apa sumpah ketika menjadi pejabat? Munafik bukan, menghianati yang dicuapkan dengan sumpah Kitab Suci dan atas nama Tuhan padahal.
Tujuh prajurit TNI AD diberi hukuman oleh atasan mereka karena enam istri dari para prajurit itu berkomentar tidak patut pada peristiwa Wiranto, dan satu prajurit melakukan sendiri. KSAD mengatakan ini soal ketidakpatutan bermedia sosial, bukan karena fundamentalisme atau radikalis. Klarifikasi yang baik dan tepat, karena apa?
Memang yang menjadi pokok persoalan adalah cara mereka, para pelaku menyikapi kejadian kemanusiaan. Ingat Wiranto adalah purnawirawan jenderal bintang empat, menkopolhukam yang sedang menjabat, langsung atau tidak, ada atasan dari para suami dan prajurit itu. Jika tidak suka, toh itu atasan, paling tidak, diam dan tidak banyak komentar. Kemanusiaan, bukan soal afiliasi politik, apalagi jika paham idielogis. Kan ngeri.
Lagi-lagi adalah pembiaran. Selama ini orang, termasuk prajurit dan keluarganya, seolah hidup bebasm merdeka, atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat. Benar, bebas, namun tentu bukan bebas ngawur, dan seenaknya sendiri. Ada aturan, ada ranah etika, ada bagian yang namanya kepantasan dan kepatutan di dalam hidup berbangsa.
Sejatinya sederhana kog, bagaimana jika itu menyasar kita. Contoh, para istri prajurit itu, apa reaksinya jika suaminya atau anaknya yang menderita atau menjadi korban dan kemudian ada yang berkomentar, ah itu sih lebay, ngedrama, nyesek gak, ngamuk gak? Sesederhana itu.