Beberapa hari rekan Kompasianer membuat status pada media sosial soal rebutan kursi yang seolah tradisi, mulai masuk sekolah hingga topnya di Senayan sana. Jadi ingat beberapa waktu lalu ada khabar oleh media, kalau di sebuah desa memiliki tradisi orang tua sejak dini hari sudah antri mencarikan tempat duduk bagi putera-puterinya di tempat strategis. Artinya posisi ideal bagi orang tua bukan anak.
Rebutan juga terjadi lho. Pun di angkutan umum, apalagi hari-hari tertentu rebutan bangku juga sama. Mungkin momen mudik saat ini tidak begitu terasa, untuk beberapa tahun yang lalu, kereta terutama kereta murah hal yang sangat familiar menghiasi pemberitaan demi pemberitaan, bahkan ada yang masuk melalui cendela. Kini hilang semua sudah rapat karena menggunakan pendingin ruangan.
Suap, kolusi, dan nepotis mewarnai masuk sekolah dan universitas dengan fakultas dan jurusan favorit, kerja di tempat yang menjanjikan, sekolah kedinasan, dan sejenisnya pernah menjadi ajang rebutan dan maaf cakar-cakaran, dengan kadang menyisihkan orang potensial hanya karena tidak memiliki uang, koneksi, dan penjamin yang bisa membantu. Hal yang sangat akrab di telinga beberapa tahun lalu. Apakah sudah bersih? Itu masih tanda tanya (?)
Baru membaca stats itu, ada lintasan pernyataan mantan ketua MPR yang entah mabuk pujian atau memang dasarnya dan wataknya membuat kisruh, eh tiba-tiba mengatakan rekonsiliasi ya berarti bagi-bagi kursi 55% dan 45%. Entah ide atau gagasan dari mana, seolah luar biasa bagus, indah, berkelas, dan hebat. Namun apakah demikian?
Pertama, namanya demokrasi ya yang menang memiliki kesempatan memimin, yang kalah bisa memilih bergabung atau menjadi pengawas. Itu lumprahnya. Ini hanya dua kubu, lha bagaimana jika ada tiga atau empat kubu? Dan apa iya kemarin masa kampanye isinya demikian tiba-tiba bersama dalam satu kamar. Aneh.
Kedua, apa iya dia sudah lupa kalau era lalu, mereka "menyabotase" dewan dan lingkungan termasuk MPR, dan DPD. Koalisi kalah pemilu namun menang jumlah kala voting, sebelum Golkar dan P3 pindah kandang. Menguasai dewan, padahal pemilu pun kalah.
Ketiga, pemenang pemilu pun sampai tiga tahun lebih merengek baru bisa mendapatkan alokasi kursi wakil, itupun dengan menambah, bukan menyerahkan kepada yang berhak. Miris jika berbangsa dibuat bagi-bagi seenak udelnya sendiri begitu.
Keempat. Apa gunanya pemilu dan kompetisi jika model pemerintahan dan tata negara kog seperti itu. katanya ahli ilmu politik, ternyata ngaconya lebih lagi.
Kelima, sebelum ini mengatakan, kalau lebih baik ada di luar kekuasaan sehingga bisa menjadi pengontrol, namun tiba-tiba meminta bagian 45%, nalarnya dari mana bisa tiba-tiba berubah demikian? ide dan gagasan yang tidak mendasar dan asal-asalan alias akal-akalan.
Beberapa hal di atas seolah memperlihatkan bagaimana kondisi tata negara dan hidup berbangsa ini justru dirusak oleh elit, pelaku dan politikus tingkat tinggi namun maaf blooni.
Rakyat dan akar rumput sudah selesai kog, sudah bekerja lagi, sudah cari makan lagi, elit masih kisruh dengan rebutan kursi. Lucunya justru yang kalah pemilu yang paling garang dan seru.