Siapa pun calonnya, apa pun koalisinya, yang penting itu program dan visinya bagi bangsa dan negara. Pilpres masih setahun lagi, namun keriuhan makin meningkat. Slaing sindir dan saling klaim menyeruak. Ganti presiden atau tetap presiden, si anu mau gandeng si itu, atau koalisi ini menggoda partai itu untuk mengusung ini. Semua boleh saja, sah-sah saja sepanjang memang masih dalam koridor perundang-undangan.
Terbaru, usai JK-AHY, ada wacana Anies-Aher oleh salah satu petinggi partai politik, lucunya dia pun sebenarnya kandidat, entah merasa tidak ada kesempatan jadi tahu diri, atau memang minder dengan ditingkahi banyak omong. Yang jelas sudah ada wacana ini. Adanya gagasan duet baru ini memperpanjang daftar capres dan cawapres, usai si Eyang Amien yang menyatakan turun gunung usai mendapatkan "inspirasi" dari negeri jiran. Boleh saja lah, siapa yang melarang. Menambah deretan panjang banget yang telah lama pengin ataupun malu-malu mau.
Gabungan parpol, karena tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calonnya sendiri, akhinya alternatifnya adalah gabungan partai untuk bisa memenuhi syarat 25% suara nasioanal atau 120 kursi DPR-Ri hasil pemilu 2014. Artinya secara matematis bisa ada sekitar empat pasangan kandidat,namun tentu tidak sesederhana matematika, paling tidak masih bisa tiga pasang bakal calon.
Tentu tidak ada yang salah dengan wacana keummatan yang langsung disambut oleh koalisi kerakyatan yang kemudian diam kembali. Pun telah hampir tidak berubah dengan dua koalisi dengan digawangi PDI-P dan Gerindra dengan dukungan masing-masing. Sangat logis masih ada sisa kesempatan untuk satu pasangan calon dengan koalisi baru. Sangat wajar dan masih diterima secara logis ataupun legitimasi.
Riuh rendah calon nama pun koalisi, namun satu pun tidak ada yang menyatakan diri sebagai kandidat dengan ide, gagasan, atau program kerja untuk apa dan mau apa. Satu saja seorang kandidat yang memiliki program, meskipun hanya jelas olok-olok, karena siapa dia tidak juga jelas. Programnya yang mau memberangkatkan ibadah bagi pemilihnya juga tidak jelas. Paling tidak lumayan ada program.
Ada banyak cerdik pandi menyatakan diri sebagai calon atau telah menyatakan siap jika dicalonkan, namun sama saja, siap dan maju namun soal PT saja tidak jelas, apalagi program. Gembar-gembor dengan #2019gantipreisiden, lha orangnya belum jelas, mau apa dengan nama saja belum ada? Tidak ada yang salah dengan taggar itu.
Memang negara ini sudah sistem yang bekerja, sehingga orang itu tidak penting? Siapa bilang. Lha nyatanya ganti menteri ganti buku kog. Artinya peran pribadi orangnya masih jauh lebih kuat. Maau ganti presiden tanpa program jelas saja omong kosong.
Pembangunan bisa kacau balau, karena kecenderungan ganti pejabat ganti kebjikan. Apa yang telah dirintis bisa dirombak total bukan karena kebutuhan, namun karena gengsi dan sakit hati semata. Tengok Jakarta.
Minimal bicara lah soal pendidikan, jangan hanya mengulik keberhasilan pihak lain dan dikecam sebagai bentuk kekurangan. Hal yang kekanakkanakan. Padahal pendidikan menjadi salah satu pilar yang vital bagi bangsa dan negara namun malah seolah terabaikan, kalah dengan politik. Pendidikan ini kalau mau jernih melihat sangat memprihatinkan, semua orang hanya bicara politik terus. Pendidikan terabaikan. Ngotot soal hutang negara, padahal banyak data dan fakta yang bisa membuktikan bagaimana hal itu sebenarnya.
Pembangunan infrastruktur yang diributkan dengan berbagai dalih, ketika merasakan enaknya, ngeles dengan berbagai cara juga. Memperlihatkan kualitas berpolitik tanpa mutu, yang penting cela dulu, ngeles belakangan. Akhirnya belepotan sendiri karena memang tidak berdasar.
Narkoba, berton-ton narkoba masuk ke negeri ini, apa yang dikicaukan oleh para pengincar kuri itu? Malah menuduh tanpa dasar itu adalah dana pemerintah untuk mengikuti pemilihan lagi. Haduuuh, bagaimana bisa ketika musuh bersama ini pun dijadikan komoditas politik. Seneng dong pelakunya, karena bisa melakukan bisnisnya dengan leluasa karena ada pihak-pihak tertentu yang "membela" bukan dalam artian membela mereka pasti salah, namun melemahkan semangat penegak hukum untuk menindak pelaku bejad ini. kembali nafsu politik dan kuasa membutakan nalar.