Demokrat kena sengat, bijaksana saja biar tidak menambah musuh, lagi---lagi soal balasan atas sambutan. Aneh saja, jika sambutan menjadi luar biasa, entah karena "sukses" saat membuat Ahok jadi terpidana atau memang hanya segitu kemampuannya. Usai heboh kalajengking, kini Demokrat juga menjawab sambutan Menhankam, soal menjadi prajurit jangan di tengah jalan pengin yang lain.
Demokrat ada yang reaksioner dan malah melebar ke menhan yang dulu pernah mau dicalonkan wapres segala. Tentu beda kasus, jika menyalonkan diri dan gagal bolehlah dikupas demikian. Kalau hanya kata survey, tidak sepatutnyalah. Beda kalau model Cak Imin yang sudah pasang baliho dan tidak dilirik parpol masih bisa diterima akal.
Pun konteksnya juga pas, di mana memberikan pengarahan bagaimana menjadi prajurit itu tujuannya menjadi tentara dan kalau memang sampai ya bintang empat, bukan malah di tengah jalan berubah haluan. Sangat netral. Masalahnya Demokrat punya dua pribadi yang demikian, Pak Beye yang bintang tiga dan Agus yang melati satu.
Padahal tentu menhan tidak menyebut satu kasus atau dua kasus, banyak kasus kog. Hampir semua parati kepnicut militer, yang sepi nampaknya hanya PAN dan PKS. Lainnya berlomba-lomba menawar dan menawarkan diri. Jadi Demokrat tidak perlu terlalu sensi dan melebar malah menambah musuh sendiri.
Demokrat usai memecat Ruhut tanpa surat itu seolah menjadi bulan-bulanan rival politik bukan karena kompetitor yang cerdik, namun karena pola reaksi dan penedekatan mereka yang makin parah dan buruk. Hal ini sangat merugikan partai di masa menjelang gawe politik seperti ini.
Apa yang disampaikan menhan masih pada batas wajar, koridor yang semestinya, dan tidak ada unsur sindir menyindir sebenarnya. Jika tentara diharapkan untuk tidak ingin menjadi kepala daerah dan seterusnya, iyalah. Idealnya menjadi panglima, namanya jadi tentara kog.
Apa yang disampaikan Menteri Pertahahanan Ryamizard Ryacudu menunjukkan bahwa hal yang cukup memprihatinkan sebenarnya. berapa beaya negara untuk mendidik prajurit, apalagi jika dari akademi. Perwira yang seyogyanya demi pertahanan negara diambil secara egois oleh sekelompok orang atau parpol.
Kaderisasi masalah besar partai politik. Kaderisasi, kepemimpinan, dan birokrasi memang tidak ada yang sebaik militer dan kepolisian untuk menjadi pimpinan daerah dan presiden. Namun jika pendidikan militer diambil oleh parpol? Bagaimana reformasi 98 memiliki gema dan pengaruh?
Salah satu adanya reformasi adalah dominannya militer dalam birokrasi. Golkar dengan ABG-nya. Sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Sebagian besar politikus Golkar berasal dari militer, utamanya AD. Jaminan lah AD tidak ada usainya hingga mati. Usai purna militer, karya di mana-mana,
Birokrasi dan kepala daerah militer. Bupati/walikota setingkat letnan kolonel. Bintang dua atau beberapa ada yang tiga jaminan gubernur. Lebih itu jelas menteri, duta besar, atau komisaris di mana-mana. Level bintara jangan pernah kalah di pilihan kepada desa. Mereka pasti menang, caranya? Jelas begini dan begitu.
Nah kini, ketika partai politik gagal melakukan kaderisasi, merambah lah pengusaha menjadi politikus dadakan. Mendadak politikus, yang ternyata paradigma mencari keuntungan tidak pernah berubah. Dan masalah menjadi berkepanjangan berkaitan dengan kinerja dan korupsi. Rupanya masa di mana pengusaha menjadi politikus mulai bergeser, dan kini mulai menggoda militer.