Presiden Jokowi jangan biarkan sendirian, beda dengan Liverpool yang disemangati fansnya dengan lagu legendarisnya, YNWA, presiden seolah selama ini berjalan sendirian. Memang kalau BBM terjangkau itu hanya untuk pemilihnya saja, apa yang selalu melihat jelek itu menolak dengan membayar berbeda? Atau mengenai jalan-jalan yang dibangun, para penolak itu memilih jalan lain, atau jalan yang bukan dibangun presiden, tentu tidak bukan? Tapi mengapa seolah apa yang dilakukan presiden selalu salah? Ini penyakit, karena misalnya nanti ganti lagi pejabatnya, model begitu juga akan selalu hadir.
Banyak hal yang memberikan fakta bahwa seolah presiden sendirian di tengah serbuan politis ataupun strategis. Terbaru jelas soal jabatan untuk gubernur yang sudah habis masa jabatannya, hendak mengangkat polisi, coba, apa bukan makanan empuk untuk "menyerang" presiden dengan berbagai variannya. Mjlai dari menggunakan polisi untuk memenangkan kandidat, menggunakan polisi untung mengamankan 2019, dan banyak lagi. Padahal banyak pejabat lain, mosok mencari berapa sih tidak ada? Apa iya? Paling tidak bukan menimbulkan potensi keriuhan berlebihanlah.
Mengenai menteri. Baik menteri yang mundur ataupun menteri yang rangkap jabatan. Semua sah-sah saja, mau mundur jadi gubernur atau jadi RT sekalipun, namun posisi politis dan demokrasi negara yang mudah geger dan disulut ini menjadi sesuatu yang berlebihan. Tidak ada satupun yang membantu untuk menetralisir keadaan. Pun menteri rangkap jabatan. Golkar ini malah membuat sulit saja posisi presiden. Hantaman dari "oposisi" tidak ada dukungan dari parpol, malah seolah jingkrak-jingkrak karena presiden "tersudut" dengan posisinya.
Mengenai impor beras. Kementrian terkait diam seribu bahasa. Padahal melibatkan lintas kementrian, semua bungkam, presiden menjadi bulan-bulanan partai "oposisi" bahkan juga partai pendukung. Buat apa coba ada menteri kalau semua hal harus presiden yang turun tangan dan menjawab. Riuh rendah yang disukai pihak-pihak yang mau mengail di air keruh.
Pernyataan yang mengarah pada melakukan kriminalisasi pada pemuka agama, dan menempatkan agama tertentu sebagai "anak tiri", partai pendukung, juga kabinet seolah diam saja, hanya sekadarnya mengatakan itu berlebihan. Padahal pihak lain menyatakan "tuduhan" itu dalam forum resmi, level presiden dan ketua umum partai politik lagi. Implikasi besar yang dijawab sambil lalu.
Beberapa waktu yang lampau, mengenai isu senjata impor. Berkembang liar ke mana-mana. Seolah lagi-lagi diam semua. Tidak ada yang merespons keadaan dengan baik. Saling menyatakan pendapat. Buat apa ada menko dan jajarannya jika semua-mua presiden.
Sebenarnya lagi lama mengenai hal-hal demikian. Apapun yang jadi polemik harus presiden yang memutuskan, buat apa kalau begitu keberadaan menteri, lembaga negara jika harus selalu presiden yang melakukan. Dulu banget, mengenai sepanjang hari sekolah, ramai pro dan kontra, harus presiden yang mengatasi.
Partai politik, sejak awal mula seperti malah lebih galak pengusung daripada "oposisi" dalam banyak kebijakan dan isu-isu strategis. Sepatutnya partai pengusung itu akan sejalan dengan kebijakan pemerintah. Mendukung dengan sepenuh daya, bisa dilihat periode lalu melalui Demokrat yang selalu membela apapun yang menjadi kebijakan presiden waktu itu. Memang seharusnya demikian. Hal ini sama sekali tidak nampak dalam pemerintahan kali ini. malah sebaliknya yang terjadi, pendukung isu strategis malah justru partai "oposisi" lha dagelan dari mana model tata negara seperti ini sebenarnya?
Kritis bukan berarti seenak udelnya seperti perilaku PDI-P apalagi PAN di dalam mendukung pemerintah. Mendukung bukan pula berarti membenarkan apa yang buruk dan salah, namun sepanjang demi kepentingan bangsa dan negara, sepatutnya berdiri bersama-sama untuk memperjuangkannya, bukan malah menggebuk sana-sini tanpa jelas apa maksudnya.
Periode lima tahun itu tidak panjang. Alangkah lebih baiknya mendukung siapapun yang menjabat dan menunggu ketika kompetisi itu kembali di dalam pemilu. Kapan pembangunan yang diamanatkan UUD '45 bisa berlangsung jika seperti ini terus. Isu kecil pun dibuat besar dan tidak ada habis-habisnya.
Pembangunan itu bukan hanya untuk pemilih saja bukan, masak ada sih larangan masuk jalan karena dibangun oleh pemerintah yang jadi untuk bukan pemilihnya? Sama sekali tidak ada bukan? Sepanjang sudah jadi, ya harus diterima, didukung, dikritik, dan dikritisi agar berjalan sesuai dengan UUD' 45 dan Pancasila. Bukan atas dasar keinginan sendiri.