Cara dan model untuk membuat Ahok “celaka” tidak kurang-kurang. Baik secara politik, komunikasi, hingga berbagai bentuk pelanggaran hukum diupayakan. Soal korupsi, masalah tata negara dan pemerintahan, hingga perizinan dipakai untuk membuat Ahok mengalami kesulitan dan hambatan hukum. Kali ini menggunakan SK yang diketik tidak sebagaimana mestinya.
SK untuk menghormati, melestarikan, dan menjunjung tinggi budaya malah mau dipakai politis, ini kental unsur politis daripada sekadar salah ketik semata. Tentu sebagai pejabat publik, tidak mungkin membawa teks pidato dan SK-nya sendiri, meskipun dia tahu persis itu bisa dipakai oleh pihak yang tidak suka akan keberadaannya. Tentu sangat strategis penggunaan dan pemilihan istialh diduga situs sejarah dan cagar budaya. Apa yang aneh?
Pertama, apa ada namanya cagar budaya kog dugaan. Apalagi di-SK-an. Pejabat yang berwenang di dalam membuat teks pidato dan SK akan ngelesdengan mudah bahwa itu salah ketik. Namun jelas tidak mungkin dengan pilihan kata tersebut.
Kedua, SK jelas tidak sekali ketik langsung tanda tangan, artinya ada yang bermain di sini, bukan semata salah ketik dan persoalan administrasi biasa saja. Membubuhi tanda tangan tentu memang harus membaca, namun jika pejabat setingkat gubernur harus membaca satu persatu SK dan surat menyurat lain, betapa ribetnya. Kan jelas sudah diedit dan melalui bermeja-meja untuk sampai menjadi SK.
Ketiga, sangat seksi dengan kata diduga di dalam cagar budaya ini, kental diduga juga aroma politis dan buka semata keteledoran saja. Bagaimana tidak, masih ingat tentunya beberapa waktu lalu demo besar-besaran soal situs ini. jika Ahok tidak teliti bisa ada Penistaan Agama Jilid dua, bukan tidak mungkin terjadi.
Keempat, sasaran tembak akan diarahkan ke Ahok sebagai pihak yang lalai dan abai, namun jangan lupa birokrasi berbelit yang mau dibenahi itu juga melawan dengan cara masing-masing. Salah satunya dengan membuat model “salah ketik” seperti ini.
Kelima, tidak berlebihan juga kiranya kalau mencurigai birokrasi yang bermain di sana. Semua paham jika banyak pejabat dan pegawai di pemerintahan saat ini sakit hati, susah menerima keadaan dan perubahan yang mau diupayakan. Reformasi birokrasi masih mendapat tentangan dari banyak pihak yang terganggu kepentingannya tentunya.
Keenam, Ahok harus lebih hati-hati, cermat, dan memilih orang kepercayaan untuk cek dan recek, bukan hanya sekali-dua kali, kalau perlu berkali-kali agar tidak terulang kejadian seperti ini. Hal ini terbukti ketika ia jengkel, ternyata ada yang asli bukan seperti ini, artinya apa? Ada dugaan unsur kesengajaan untuk “membuat” Ahok kena lagi kasus baru.
Ketujuh, timses dan relawan lebih jeli melihat pergerakan orang yang tidak suka dengan keberadaan Ahok juga lewat celah ini. Artinya, yakinkan apa yang mau dikatakan Ahok terutama yang tertulis sudah melalui seleksi dan pengayaan yang sangat ketat. Ini masa sebelum pemilihan, beda jika sudah usai dan menjadi gubernur definitif, beda kasus tentunya.
Kedelapan, lawan dan kawan abadi di dalam politik tidak ada sangat dimungkinkan dan perlu dijadikan pedoman. Demikian juga di dalam birokrasi, belum tentu yang manggut-manggut dan berlaku sopan, taat, dan tekun tidak melakukan hal yang sebaliknya di belakang. Ternyata perilaku mendua dan munafik masih kental, di mana mengatakan ini itu atas nama agama namun perilakunya jauh dari ajaran agama (gak perlu sensi soal agama, ini juga berlaku siapapun pelakunya dan agamanya).
Kesembilan, upaya lain karena bahasa komunikasi lisan dan spontan Ahok sudah jauh berkurang dan lebih teratur. Cara lain dengan memplesetkan sambutan tentu bisa dicoba.