Hari-hari ini bangsa kita sedang diriuhkan dengan pemberitaan mengenai pernyataan dari salah satu terpidana mati yang menyatakan bahwa lembaga penegak hukum terlibat di dalam sepak terjangnya selama ini. Berbagai dalih dinyatakan bik yang pro ataupun kontra akan pernyataan itu. Tidak sedikit yang menyatakan perlu tindak lanjut, ada pula yang menyatakan ah tidak perlu didengar serius-serius toh sudah lama. Mengapa baru sekarang dan tidak dulu-dulu, dan berbagai tanya dan pelemah ataupun pendorong bagi “kisah” ini.
Sisi mendiang Freddy
Jelas sudah tidak mungkin dikonfirmasi akan hal ini apa motivasi, kebenaran, dan maksudnya dengan semua hal ini ia beberkan. Usai dengan polemik soal siapa yang mengatakan, apapun latar belakang yang mengatakan, baik itu benar atau salah, yang jelas, jika tidak ada pelaku di belakang perilakunya yang luar biasa liat, licin, dan berani, apa bisa dengan leluasa menjadi pedagang, produsen kelas atas, di dalam lapas lagi? Jangan jadikan alasan dan polemik soal yang berkaitan petunjuk awal ini dari mana dulu.
Bukan dalam arti bahwa selalu benar dan sudah pasti benar, namun banyak indikasi yang terjadi, ini salah satu contoh, klik disini. Belum lagi kisah-kisah lain yang berseliweran soal desas desus soal lapas, TNI, Polri, dan penegak hukum lainnya.
Posisi Haris Azhar
Sepakat bahwa di dunia ini tidak ada yang lepas dari kepentingan. Benar dan pasti ada kepentingan. Menjadi menarik adalah ketika kepentingan pribadi itu tidak melebihi demi kepentingan umum. Boleh dan sah-sah saja jika kepentingan diri itu tidak merugikan kepentingan umum, tidak berlebihan, dan bisa selaras dengan kepentingan bersama. Misalnya mencari nama tanpa menjelekan negara tentu tidak masalah, ini contoh bukan soal Haris mencari nama lho ya.... Masalah waktu dan mengapa “terlambat” atau tanpa bukti sebenarnya bukan menjadi yang utama lagi.
Pihak Lembaga Negara
Pantas dan wajar jika merasa direndahkan, dilecehkan, dan diperlemah oleh pernyataan ini. namun apakah itu cukup, dan beraksi dengan menjadikan pelaku yang mengatakan itu pesakitan? Tentu tidak bijaksana, sepakat bahwa perlu bukti dan data yang valid untuk bisa mengungkap itu. Saya juga yakin bahwa lembaga-lembaga itu tidak senista itu, tidak seburuk itu, dan tentu banyak yang sepakat jika hanya perilaku korup di antara pegawai di lembaga-lembaga itulah yang bekerja di luar kewenangannya.
Jika tidak reaktif akan menjawab, dengan pembuktian dari beberapa data yang sangat sedikit itu, misalnya perjalan ke China, tentu banyak data di bandara, atau penyewaan pesawat, dan tentu polisi dan TNI tidak kurang cara mendapatkan bukti ini. soal perjalanan Medan hingga Jakarta tentu lewat pelabuhan, apa tidak ada satupun rekaman CCTV yang masih bisa dilihat, pom bensin, rumah makan, pelabuhan sendiri, dan banyak data yang bisa diambil, jika mau revolusi mental bukan berkutat terus soal lembagaku selalu benar dan baik.
Kasus ini sudah menyandera lembaga negara, jangan ditambahi dengan memasukkan Haris ke tempat yang tidak semestinya. Ribuan kasus yang semua sudah tahu, hanya kehendak baik saja yang susah untuk diperoleh. Kelihatannya ini bisa menjadi titik balik menjadikan budaya baru, malu berbuat salah dan meminta maaf sebagaimana budaya Timur seperti Jepang dan Korea. Selama ini pejabat tidak pernah salah, kalau salah ditutup-tutupi, dipindah eh malah promosi, masih bisa cengengesan lagi.
Sebenarnya kasus FB ini bersama dengan penelitian Ombudsman, kasus sekretaris MA, telah menjadi bahan yang amat sangat banyak bagi negara yang mau bebenah dan berubah. Jangan heran kalau akan menguap begitu saja karena jauh lebih banyak yang buruk daripada yang baik.