Kebebasan memilih pemimpin adalah salah satu kesyukuran kita berada di negeri demokratis, Republik Indonesia. Kebebasan ini bukan serta merta menjadi keabsolutan bagi kita, rakyat Indonesia, untuk tidak berpikir. Seyogyanya, kebebasan memilih pemimpin seiring dengan konsekuensi untuk cerdas dalam memilih. Mau tak mau benar perkataan bahwa nasib bangsa ada di tangan kita, rakyatnya.
Bukan sekali dua kali hajat pemilihan umum kita saksikan dan ikuti. Bukan sekali dua kali pula janji-janji manis kita dengar dan lihat terpampang dalam aneka media kampanye sang calon. Yang mestinya kita lakukan mestilah memilih dengan cermat, bukan menggadaikan suara demi dua tiga ratus ribu rupiah namun terus menggerutu jika akhirnya pemerintah kita abai terhadap kita, rakyatnya.
Memilih pemimpin tentu sangat bisa kita lakukan dengan melihat track record sang calon. Bisa jadi calon yang akan dipilih berasal dari incumbentyang sebelumnya memimpin pun bisa jadi seorang yang baru maju mencalonkan diri. Akan lebih mudah menelaah pilihan atas petahana pemimpin. Ia yakni orang yang sebelumnya atau sedang memimpin jelang pemilihan berlangsung. Ini banyak kita lihat termasuk salah satunya untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 kelak. Sang petahana, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjadi salah satu calonnya.
Ahok semula merupakan wakil gubernur pasangan Joko Widodo yang naik menjadi RI 1. Dengan naiknya Jokowi, secara langsung Ahok meroket ke jabatan gubernur. Mengingati kembali saat-saat pencalonan Jokowi-Ahok 2012 lalu, banyak sekali janji-janji yang terluncur saat kampanye. Utamanya, tentu saja berkaitan dengan masalah yang lengket dengan Jakarta seperti banjir, kemacetan, pembangunan, kesulitan lapangan pekerjaan, dll. Bahkan masih lekat dalam ingatan slogan kampanye mereka yang ingin membuat “Jakarta Baru”.
Berikut ini 19 janji jelang memerintah menjadi gubernur baik Jokowi maupun Ahok. (Sumber berita: dari sini)
1. Tidak memakai Voorijder untuk merasakan juga kemacetan
2. Hanya 1 jam di kantor. Selebihnya, meninjau pelayanan publik di lapangan.
3. Tidak tersinggung dengan pertanyaan wartawan yang menyudutkan pihaknya
4. Tidak memberikan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja memukul warga.
5. Menambah 1.000 unit bus Transjakarta
6. Memberikan honor tambahan kepada Ketua RT/ RW di Jakarta sebanyak Rp 500 ribu per bulan, dan asuransi kesehatan.