Pendaftaran tanah secara elektronik telah menjadi terobosan penting dalam pengelolaan aset tanah di era digital. Pendaftaran tanah elektronik atau e-registration merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola dan memproses data terkait dengan kepemilikan tanah. Dengan adopsi pendaftaran tanah elektronik, proses administrasi dan pencatatan kepemilikan tanah menjadi lebih efisien dan transparan.
Melalui sistem ini, data kepemilikan tanah dapat diakses secara mudah dan cepat oleh pihak yang berwenang, mengurangi potensi manipulasi dan korupsi dalam pengelolaan aset tanah.
Peraturan hukum Permen ATR/Ka BPN No. 1 tahun 2021 dan PP No 18 tahun 2021 menjadi dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik. Kedua regulasi tersebut menimbulkan tafsir bahwa ada dua sistem pendaftaran tanah, yaitu analog dan elektronik dengan adanya pendaftaran tanah elektronik, proses pengelolaan aset tanah juga menjadi lebih akurat dan terkini. Data kepemilikan tanah yang tercatat dalam sistem ini dapat diandalkan sebagai referensi yang valid, sehingga meminimalisir kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan aset tanah.
Salah satu pengaruh positif dari pendaftaran tanah elektronik adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset tanah. Dalam sistem elektronik, semua data dan informasi terkait dengan kepemilikan tanah dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pihak yang berwenang.
Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap perubahan kepemilikan tanah, termasuk transfer dan perubahan status kepemilikan. Selain itu, sertifikat elektronik yang dihasilkan oleh sistem ini memiliki kekuatan dan keabsahan yang kuat sebagai bukti hukum dalam persidangan.
Namun untuk mencapai transparansi yang optimal, penting bagi pemerintah serta instansi terkait untuk memastikan sinkronisasi peraturan yang mengatur pendaftaran tanah elektronik.
Selain itu, pemeliharaan dan pengamanan data tanah juga harus menjadi prioritas, guna menjaga keamanan dan integritas sistem pendaftaran tanah elektronik.
