Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan sistem anggaran berbasis elektronik atau e-budgeting siap untuk diterapkan tahun ini. Sistem ini digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Pemprov DKI Jakarta memutuskan menggunakan e-budgeting setelah adanya temuan anggaran siluman di APBD sebelumnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengatakan e-budgeting mulai digunakan sejak pembahasan APBD dengan DPRD. Menurut Ahok, e-budgeting tidak hanya mengurangi potensi penyelewengan anggaran tetapi juga mempercepat proses penyusunan APBD. Dengan adanya sistem ini, siapapun yang memasukkan data ke e-budgeting dapat ditelusuri dan diketahui. Hal ini dapat mencegah pihak-pihak yang ingin bermain-main dengan dana APBD.
[caption id="attachment_279678" align="aligncenter" width="240" caption="Prabowo Subianto dan Basuki Tjahaja Purnama (Dok. Kominfo DPP Gerindra)"][/caption]
Partai Gerindra mendukung sepenuhnya penerapan E-Budgeting dalam penyusunan APBD DKI Jakarta. E-budgeting membuat penyusunan APBD menjadi lebih efektif. adanya sistem e-budgeting ini juga dapat mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Terobosan yang seperti ini patut untuk diberikan apresiasi dan dukungan.
Tak tertutup kemungkinan bahwa sistem e-budgeting ini akan mendapat tentangan dari beberapa pihak, sistem ini adalah cara yang efektif untuk mencegah korupsi. Korupsi dapat dicegah jika peluang untuk melakukan hal tersebut tertutup sama sekali. Jika ada pihak yang ingin menentang penerapan sistem tersebut, Gerindra siap pasang badan.
Selain itu, jika nantinya sistem ini terbukti sukses menumpas habis korupsi di pemerintahan DKI Jakarta, Partai Gerindra akan membantu sosialisasi e-budgeting agar sistem ini dapat diterapkan seluas-luasnya di pemerintahan daerah baik tingkat provinsi atau kota/kabupaten yang ingin melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
