Lihat ke Halaman Asli

Parlin Pakpahan

TERVERIFIKASI

Saya seorang pensiunan pemerintah yang masih aktif membaca dan menulis.

Kasus Hasto, Pertikaian Politik atau Demokrasi Bermasalah

Diperbarui: 30 Desember 2024   17:40

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Clip art Hasto Berencana Bongkar Korupsi Petinggi Negara.  (Sumber : mediaindonesia.com).

Kasus Hasto : Pertikaian Politik atau Demokrasi Bermasalah

 

Meilanie Buitenzorgie di laman facebooknya belum lama ini : Kasus Hasto Kristiyanto memang sangat diterima. Yang receh dikejar, yang kakap diabaikan, sudah jadi SOP di KPK. Makin tak terkendali sejak independensi KPK dicabut. Dicabut oleh siapa? Ya duet maut partainya Hasto dan pemerintahan Jokowi.

Waktu politikus-politikus ini menggergaji KPK lewat revisi UU KPK, mereka pikir akan berada di puncak kekuasaan selamanya. Mereka pikir mereka yang menjadi pengontrol KPK selamanya.

Saat mereka pecah kongsi, yang terlempar dari kekuasaan mesti siap kena garuk. Karenanya, nggak penting juga sih meratapi Hasto. Warga yang dulu gotongroyong dengan Denny Siregar cs memvalidasi penggergajian KPK oleh Jokowi, PDIP, Gerindra cs. Hasilnya ya KPK cuma jadi alat penguasa menebang siapa-siapa yang perlu ditebang.

Natal 2024 menjadi momen meratapi makin parahnya ketidakpastian hukum di negeri ini. Anak-mantu mantan Presiden Jokowi, para Menteri yang merugikan Negara hingga trilyunan, namanya bolak-balik diadukan ICW dan disebut-sebut di pengadilan, semua aman tak tersentuh KPK. Sementara dugaan suap Hasto, kebijakan impor Tom Lembong sampai pencurian kakao oleh nenek-nenek yang kelaparan, dikejar sampai lubang semut. Itulah buah yang dipanen sekarang. Akibat kebodohan para pembela rezim, baik yang sudah insyaf maupun yang masih denial.

Natal 2024 ini juga mesti menjadi momen kebangkitan rakyat negeri ini. Lawan pembodohan masif di Tiktok. Lawan buzzer-buzzer rezim yang digaji pakai duit pajak rakyat. Lawan PPN 12% yang diusulkan Jokowi yang terus divalidasi PDIP, Gerindra dan hampir semua partai. Lawan kebijakan ngawur memaafkan koruptor. Lawan manipulasi hukum oleh para penegak hukum, tambah Meilanie.

Tidak ada damai dan keadilan sosial di bumi ini selama duit Freeport, Batubara dlsb nggak sampai ke tangan rakyat jelata.

.

Bagaimana kita membaca, menjelaskan dan/atau menganalisis hal ini secara professional. Apakah memang Prabowo dan pendahulunya Jokowi adalah 2 sisi dari mata uang yang sama atau bagaimana.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline