Menilik Kemungkinan PDIP Masuk KIM
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, belum lama ini menyatakan Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan menteri kabinet pada 21 Oktober 2024, sehari setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Luhut menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo demi kepentingan bangsa dan negara. Ia menyatakan komunikasi dan berbagi data antara kedua pemerintahan akan terus dilakukan.
Hebatnya respon malah datang terlebih dahulu dari PDIP, yi dari Said Abdullah seorang petinggi PDIP yang menegaskan urusan kabinet adalah hak prerogatif presiden, dan PDIP tidak memiliki preferensi atau penilaian terhadap keputusan presiden terpilih mengenai susunan kabinet.
Said menyatakan keyakinannya Prabowo akan menerapkan zaken kabinet, yaitu kabinet yang diisi oleh kalangan profesional, bukan sekadar utusan partai politik. Hal ini menunjukkan PDIP berharap kabinet Prabowo terdiri dari para ahli yang kompeten di bidangnya, terutama untuk pos-pos kementerian yang strategis seperti Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Meskipun ada harapan untuk kabinet profesional, Said mengakui masuknya partai politik dalam kabinet tidak dapat dihindari, terutama partai-partai yang telah mendukung Prabowo.
Pernyataan Said menegaskan pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Ini menunjukkan PDIP menghormati keputusan Prabowo dalam menyusun kabinetnya.
Dalam praktiknya, meskipun hak prerogatif presiden diakui, pembentukan kabinet sering kali melibatkan kompromi politik, terutama dalam koalisi pemerintahan. Dalam konteks ini, PDIP tampaknya siap untuk melihat keseimbangan antara profesionalisme dan representasi politik.
Said Abdullah menyatakan harapan kabinet Prabowo akan terdiri dari profesional di bidangnya, terutama untuk posisi strategis. Ini mencerminkan keinginan untuk mengutamakan keahlian dan pengalaman dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
Dengan menyoroti Kementerian Keuangan dan Bappenas, PDIP menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan yang solid dan berkelanjutan. Ini menandakan perhatian terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.