Menghapus Defisit Fiskal dan Menetapkan Batas Rasio Utang Terhadap PDB
Dari sejumlah media asing seperti CNA, Financial Times dan Reuters, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto diberitakan akan membiarkan rasio utang terhadap PDB negara naik hingga 50 persen asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, Financial Times mengaku mengutipnya dari salah satu penasihat terdekat Prabowo.
Saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan kepada Financial Times bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasinya bahkan jika rasio utang terhadap PDB naik hingga 50 persen.
"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim dalam artikel tersebut.
"Kami tidak ingin meningkatkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," tambah Hashim, seraya menunjuk pada "pajak, pajak cukai, royalti dari pertambangan, dan bea masuk".
Tim ekonomi Prabowo di Jakarta menolak mengomentari wawancara tersebut. Tim dimaksud sebelumnya membantah laporan media yang menyebutkan Prabowo berencana meningkatkan rasio utang terhadap PDB dari di bawah 40 persen menjadi 50 persen. Mereka mengatakan ketika itu bahwa presiden terpilih akan tetap mematuhi aturan fiskal yang berlaku.
Berdasarkan aturan tersebut, defisit anggaran pemerintah dibatasi hingga 3 persen PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh melebihi 60 persen.
Kekhawatiran mengenai rencana pinjaman Prabowo membebani harga obligasi dan rupiah bulan lalu, membantu menjatuhkan mata uang tersebut ke posisi terendah dalam empat tahun terakhir terhadap dolar.
Selama masa kampanye, Prabowo mengatakan ia ingin meningkatkan jumlah utang publik, sekaligus berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16 persen dari sekitar 10 persen saat ini. Ia akan mulai menjabat pada bulan Oktober mendatang.
Awal minggu ini majalah Tempo melaporkan Prabowo telah membentuk tim untuk menjajaki cara-cara menghapus defisit fiskal dan batas rasio utang terhadap PDB untuk mendanai janji-janji kampanyenya. Penasihatnya untuk masalah fiskal mengatakan kepada Reuters bahwa ia tidak mengetahui adanya diskusi untuk menghapus kesenjangan fiskal dan batas utang.