Setelah Golkar dan PDIP Sekalian Nyebur ke Kolam
Persidangan MK masih berlangsung hingga sekarang. Sudah separuh jalanlah. Kuranglebih begitu. Biarkan akhli-akhli hukum yang bertarung disitu menunjukkan kepakarannya.
Yang terpenting di medio persidangan ini adalah pernyataan Margarito yang mengingatkan agar perselihan Pilpres 2024 ini dikembalikan ke relnya, maksudnya Hakim MK dapat memilah mana yang harus ke Bawaslu dan mana yang murni perselisihan hasil Pilpres yang sepenuhnya adalah kewenangan MK.
Sementara di medan politik berbatu, kita kembali melihat kegelisahan PDIP dalam sosok Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP. Setelah menuding Presiden Jokowi akan merebut Golkar, kini ia menuding Jokowi ingin merebut PDIP demi masa depan politiknya.
Kiprah Hasto adalah gambaran kekecewaan PDIP terhadap hasil Pemilu serentak 2024, dimana Capres mereka yaitu Ganjar-Mahfud terpuruk, begitu juga keterpurukan mereka dalam pemilu legislatif, dimana perolehan suara PDIP sekarang berada di bawah Golkar. Sementara Bos Besar Megawati Soekarnoputri diam-diam saja di tengah kegalauan PDIP itu.
Ketika partai politik mengalami kegagalan dalam pemilu, itu pastilah menimbulkan kekecewaan dan frustrasi di kalangan anggota dan pimpinan partai. Hasto Kristiyanto dalam konteks ini merasa perlu untuk menyalahkan faktor eksternal, seperti Upaya Jokowi 'merebut' PDIP setelah sebelumnya Golkar, kalau perlu sekalian "Jokowi Nyebur ke Kolam" untuk menjelaskan kekalahan partainya.
Menuduh lawan politik, termasuk Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini telah dicap sebagai "pengkhianat partai", dirasa perlu untuk merebut basis dukungan politiknya. Ini adalah strategi politik untuk memperkuat solidaritas internal dan memobilisasi basis pemilih, atau katakanlah salah satu cara untuk mempertahankan solidaritas partai dalam menghadapi tantangan politik.
Dalam konteks dinamika politik yang terus berubah, terutama setelah pemilu, partai politik sering kali berusaha menemukan penjelasan atas hasil yang tidak diharapkan. Menyalahkan potensi 'perebutan' partai oleh pihak lain bisa menjadi reaksi terhadap keadaan tsb.
Pernyataan politik seperti itu bisa juga merupakan hasil dari asumsi atau spekulasi politik. Bisa saja tidak ada bukti konkret bahwa Presiden Jokowi benar-benar berupaya merebut basis dukungan PDIP, tapi narasi seperti itu tetap harus dilontarkan Hasto ke ruang publik.
Politisi dan partai politik seringkali menggunakan retorika yang tajam untuk memperkuat posisi mereka dan meraih dukungan massa. Tuduhan Hasto Kristiyanto terhadap Presiden Jokowi adalah bagian dari dinamika politik di Indonesia, terutama setelah hasil Pemilu serentak yang mengecewakan bagi PDIP.