Rekonsiliasi Politik dan Lomba F1 Powerboat UIM Danau Toba awal Maret 2024
Di Tengah kesibukan kita berpesta demokrasi yang berpuncak pada pencoblosan pada 14 Pebruari ybl, dimana usai pencoblosan beberapa saat kemudian kita sudah sama-sama tahu bagaimana hasil Quick Count dari berbagai lembaga survei yang kredibel untuk itu. Hasilnya ya itu dia, Prabowo-Gibran berhasil mengkanvaskan Anes-Ganjar cukup di round 1 saja.
Okelah terhitung 15 dan 16 Pebruari hari ini semakin galau ceracau mereka yang kalah. Ada yang mau lapor Bawaslulah bahwa ada kecurangan, ada yang akan mengeluarkan hasil survey sendirilah, dan ada yang berkilah antithesis terhadap pernyataannya sendiri kemarin bahwa ia berpendapat abc, tapi sekarang balik lagi ke xyz. Lucu banget dah, jangan-jangan si Gemoy jadi tak lucu lagi. He He ..
Prabowo-Gibran tak terlalu berjingkrak dengan hasil quick count, meski dalam hati siapa tahu. Prabowo di hadapan pendukungnya di internal Gserindra hanya mengatakan "kemenangan itu adalah kemenangan rakyat."
Kita juga tahu dan bisa merasakan bagaimana galaunya hati Ketum The Ruling Party yi Megawati Soekarnoputri. PDIP yang mengusung Ganjar sudah jelas ambruk bagaimanapun ngeyelnya Hasto. Begitu juga Anies. Syukurlah, Mega tetap optimis karena Pileg menunjukkan bahwa PDIP leading untuk raihan Parlemen.
Ia dan barisan banteng moncong putihnya menempati urutan pertama, menyusul Golkar dan di urutan ketiga Gerindra. Hanya bagaimanapun, Gerindra yang berkoalisi dengan Golkar, Demokrat dan PAN tetap akan menjadi lawan yang sulit, apalagi kalau sisa suara pemilih dibagi antara partai-partai gurem seperti PSI, Gelora, Hanura dan PPP. Ini semua pasti nyantol ke koalisi Gerindra.
Presiden Jokowi didamping San Germano Bos F1H2O, Menko Marves dan Menpora serta para juara pada event I F1H2O tahun lalu. Foto : f1h20.com
Kalau memang mau jadi oposisi sejati, ya Megawati harus bersekutu dengan Surya Paloh, termasuk PKB Muhaimin Iskandar.
Tapi sudahlah. Sistem politik kita bukanlah sistem parlementer, melainkan sistem presidensial yang tak mengenal oposisi. Yang kita kenal hanyalah pengawasan politik melalui mekanisme DPR dan DPD serta pengawasan politik dari masyarakat luas melalui pers dan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok penekan seperti Lembaga HAM misalnya. Kalau oposisi kan konotasinya menjatuhkan pemerintah yang berkuasa, sedangkan sistem kita hanya mengontrolnya agar "power tend to corrupt" dapat kita kembalikan ke "power tend to served the people". Koq repot amat.
Pelajaran yang berharga dari pemilu serentak kali ini adalah soal estafet kepemimpinan nasional. Ini yang harus dipersiapkan mulai sekarang, bukan harus menunggu ntarlah kalau sudah dekat tahun pemilu.